oleh

Walikota Risma Disentil Gubernur Khofifah soal Zona Hijau: Rek, Zona Itu Bukan Wewenang Daerah

DEMOKRASI.CO.ID, SURABAYA – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan bahwa penentuan status zona bukan kewenangan pemerintah daerah. Pernyataan itu diungkapkan Khofifah menyusul klaim Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, yang menyebut bahwa Kota Surabaya telah berstatus zona hijau.

“Rek, zona itu bukan [kewenangan] kabupaten/kota, bukan provinsi,” kata Khofifah di Surabaya, Senin (3/8).

Penentuan status zona, kata Khofifah, sepenuhnya kewenangan Satgas Penanganan Covid-19 Nasional. Status zonasi itu akan diupdate pusat setiap pekannya.

“Zona itu tiap Selasa akan diumumkan oleh Satgas Covid-19 pusat. Nanti lamannya di BLC (Bersatu Lawan Covid-19). BLC tiap Selasa, besok akan mengumumkan zona di masing-masing kabupaten/kota,” katanya.

Mantan Menteri Sosial ini melanjutkan, selama ini Satuan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Jatim hanya mengunggah ulang data status zonasi covid-19 dari pusat.

Baca :  Istana Terendam, Rocky: Banjir Paling Parah saat Jokowi Gubernur DKI!

“Jadi bukan Pemprov. Selama ini ya kita memang ikut ngupload. Supaya kita semua bisa ngupdate peta. Tapi peta itu sendiri yang publish BLC,” ujarnya.

Sebelumnya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini (Risma) mengklaim bahwa kondisi penularan virus corona (Covid-19) di Kota Pahlawan kini telah berhasil diturunkan. Ia bahkan menyebut Surabaya telah berstatus zona hijau.

“Di mana kondisi Surabaya sudah [zona] hijau yang artinya penularannya kita sudah rendah. Lalu yang sembuh sudah banyak,” kata Risma, melalui keterangan resminya, Sabtu (1/8) lalu.

Komentar