oleh

Tommy Soeharto Gugat Proyek Tol Desari, Begini Tanggapan Pemerintah

DEMOKRASI News – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menjelaskan soal gugatan Tommy Soeharto soal bangunan dan lahan di atas pembangunan Jalan Tol Depok-Antasari (Tol Desari).

Staf Khusus sekaligus Juru Bicara (Jubir) Kementerian ATR/BPN Teuku Taufiqulhadi menyebut awal mulanya, lahan dan bangunan tersebut merupakan tanah sengketa antara Tommy Soeharto dengan warga atau pihak ketiga.

Menurut dia, karena kepemilikan tak jelas, maka saat dilakukan pembangunan pemerintah melakukan konsinyasi atau membayarkan uang ganti rugi atas pembangunan di atas lahan tersebut kepada Pengadilan.

Setelah sengketa antara Tommy dan pihak ketiga selesai dan akan menerima uang ganti rugi tersebut, ia menduga Tommy menganggap ganti rugi terlalu kecil dan ia ingin menggugat pemerintah karena merasa dirugikan. Sayangnya, ia tak mengetahui berapa besar dana yang disetorkan oleh pengembang saat itu.

Baca :  Anggap Rekonstruksi Polisi Tembak Laskar FPI Komedi Garing, Munarman Kecam Jokowi

“Tommy merasa ganti rugi waktu itu kecil, tidak sesuai dan dia lantas menggugat ke Pengadilan,” katanya dilansir dari CNNIndonesia.com pada Senin (25/1/2021).

Menanggapi gugatan tersebut, ia menyebut Kementerian ATR/BPN menganggap hal tersebut merupakan tindakan yang wajar apabila sebagai warga negara Tommy berusaha mencari keadilan.

Dia juga mengaku pihaknya siap mengikuti proses peradilan yang ada sebagai pihak tergugat.

“Kami akan mengikuti semuanya, proses peradilan tersebut sebagai tergugat,” imbuhnya.

Seperti diketahui, anak Presiden RI ke-2 Soeharto, Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto menggugat pemerintah Indonesia membayar ganti rugi sebesar Rp56 miliar terkait penggusuran dalam proyek pembangunan Tol Desari.

Komentar

News Feed