oleh

Tito Khawatir Usulan Johan Budi Minta Mendagri Tak Di-Reshuffle Dikira Pesanan

DEMOKRASI.CO.ID – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menanggapi usulan Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDIP, Johan Budi Sapto Pribowo terkait isu reshuffle yang digaungkan presiden Joko Widodo.

Johan Budi, dalam rapat kerja (raker) Komisi II dengan Mendagri kemarin, mengusulkan agar Tito tidak di-reshuffle. Saat itu, Tito memang mendapat apresiasi dari sejumlah anggota Komisi II karena telah hadir memenuhi undangan raker Komisi II guna membahas RUU terkait Perppu Pilkada.

“Yang kedua, jika Komisi II menyimpulkan ada surat teguran kepada Menkum HAM melalui lembaga DPR, tentu saja, saya usul agar Pak Mendagri ini nggak di-reshuffle saya kira, soalnya saya dengar ada reshuffle,” ucap Johan Budi waktu itu.

Baca :  Dari Isu Reshuffel hingga Putusan MA, Tokoh Papua Sebut Konsentrasi Umat Tolak RUU HIP Sedang Dipecah

Lantas, apa saja tanggapan Tito terkait usulan Johan Budi tersebut?

Tito karnavian memberikan tanggapan terkait usulan tersebut saat mengikuti rapat di kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta. “Kehadiran saya (di rapat Komisi II) mungkin diapresiasi teman-teman. Padahal, bagi saya memang kewajiban, dan ada yang menyampaikan dengan adanya wacana reshuffle agar saya diusulkan tidak di-reshuffle. Bagi saya secara pribadi, ya, masalah reshuffle itu adalah urusan Allah SWT dan prerogatif bapak presiden,” kata Tito sebagaimana dikutip dari Detik.com (30/6/2020).

“Saya sangat percaya bahwa semua jabatan apa pun juga, itu adalah amanah dari Allah SWT, dan atas keputusan prerogatif presiden. Jadi kita harus hormati apa pun juga,” lanjutnya.

Baca :  Kata Hasto: Harapan Puan soal Sumbar Dialektika Ideologis, Diucapkan dengan Bismillah

Tito karnavian menegaskan hanya menjalankan tugas sebagai Mendagri. Dirinya hanya fokus menjalankan pekerjaannya sebagai abdi negara.

“Jadi, bukan tadi, kemarin ada yang menyampaikan, saya agak sedikit kurang nyaman mengenai masalah isu reshuffle. Nanti saya dikira ada pesanan dari saya, tidak. Saya sama sekali tidak pernah, apa, meminta kepada teman-teman di DPR menyampaikan pendapat lain-lainnya. Semata-mata mungkin spontan. Saya sebagai Mendagri hanya bekerja saja,” urai Tito.

Lebih lanjut, Tito menegaskan pengawalan penyelenggaraan Pilkada serentak 2020 merupakan salah satu tugas pokok dari Mendagri. Dirinya harus bisa memastikan Pilkada tersebut berjalan jujur, adil, transparan, dan lancar sekaligus aman dan tidak menjadi klaster baru penyebaran covid 19.

Baca :  Tanggapi Permintaan Maaf Nadiem, Muhammadiyah: Terima Kasih, Tapi Tawaran Kembali Agak Sulit Kami Terima

“Saya paham bahwa tugas saya sebagai Mendagri salah satunya adalah untuk mengawal pilkada ini bisa berlangsung secara jujur, transparan, adil, lancar, dan insyaallah dengan situasi yang baru, situasi yang luar biasa, COVID-19. Mudah-mudahan berkat kerja sama kita semua, kita akan bisa menjaga agar (Pilkada 2020) tidak menjadi media penularan COVID-19,” ucap Tito.[detik/brz/nu]

Komentar

News Feed