DEMOKRASI News – Pegiat HAM yang juga Direktur Eksekutif Lokataru, Haris Azhar memberi nilai buruk bagi penegakan hukum selama era Presiden Joko Widodo (Jokowi). Haris menyebut semakin memburuk penegakan hukum di Indonesia era Presiden Jokowi.
“Kalau era Jokowi, karena saya kerja dan riset di bidang hukum dan HAM (Hak Asasi Manusia), saya mengajar juga, atau saya baca laporan orang, kesimpulan saya di zaman Jokowi ini kondisi hukum memburuk,” kata Haris seperti melansir JPNN.com, Minggu (21/2).
Selain dari sisi hukum, Haris memberikan rapor buruk kepada pemerintah era Jokowi dalam bidang HAM. Bahkan, Haris menyebut buruknya rapor HAM era Jokowi menguntungkan Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
“Saya tidak bilang zaman SBY bagus (dari sisi HAM), tetapi SBY menikmati nama baik gara-gara zaman Jokowi memburuk,” ungkap mantan koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) itu.
“Sebetulnya saat zaman SBY, kami banyak bikin komplain. Zaman dia (SBY, red) banyak juga stuck, tidak jalan. Namun, pada zaman Jokowi semakin memburuk,” ungkap dia.
Menurut Haris, rapor buruk Jokowi dilengkapi dari sisi pemberantasan korupsi. Sebab, terjadi pelemahan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara sistematis.
Komentar