oleh

Terkait Pencalonan Gibran, Jokowi Dinilai Salahgunakan Fasilitas Negara

DEMOKRASI.CO.ID – PDI Perjuangan sudah resmi mengusung Gibran Rakabuming Raka sebagai calon Wali Kota Solo pada pemilihan kepala daerah tahun 2020. Namun, diduga Presiden Joko Widodo (Jokowi) membahas pencalonan anaka sulungnya itu di Istana Negara.

Terkait hal itu, Pengamat politik yang juga Direktur Eksekutif Voxpol Research and Consultant Pangi Syarwi Chaniago menilai, Presiden Joko Widodo telah menyalahgunakan fasilitas negara.

“Jelas menyalahgunakan fasilitas negara. Beliau harus bedakan mana kepentingan negara mana kepentingan keluarga,” kata Pangi seeprti dikutip dari Kompas.com, Jumat (17/7/2020).

Tentang Jokowi membahas hal itu di Istana negara diungkapkan oleh pesaing Gibran Achmad Purnomo. Purnomo mengaku dipanggil oleh Presiden Jokowi ke Istana Negara Jakarta, Kamis (16/7/2020) kemarin.

Baca :  Pencopotan Rieke Diah Pitaloka Hanya Siasat, Tak Pengaruh pada Penolakan RUU HIP

Di Istana, Purnomo mengatakan kalau dirinya diberitahu oleh Presiden Jokowi bahwa pasangan calon yang direkomendasi DPP PDI-P maju dalam Pilkada Solo 2020 itu bukan dirinya, melainkan Gibran Rakabuming Raka dan Teguh Prakoso.

Menurut Pangi, obrolan itu tidak sebaiknya dilakukan di Istana Kepresidenan, semestinya di kediaman pribadi. “Apa susahnya pulang ke rumah sebentar, bahas pilkada, ngobrol santai di rumah saja. Kenapa harus di Istana?” kata Pangi.

Pangi mengaku sudah mengingatkan sejak awal bahwa langkah Gibran maju dalam Pilkada Solo sangat rawan konflik kepentingan. Menurut dia, harusnya Gibran dan seluruh anggota keluarga Jokowi menunggu untuk terjun ke politik sampai Jokowi tak lagi menjabat.

Baca :  Sindir Bawahan, Jokowi: DIPA Saja Belum Ada, Gimana Mau Realisasi Anggaran?

“Ini bukan kali ini saja, Presiden juga sering kali melakukan hal yang blunder, apakah engak diingatkan? Atau Presiden tahu beliau salah, tapi tetap saja enggak mau di atur-atur,” kata dia.

Terkait hal ini, Jokowi belum meresponnya. Namun terkait pencalonan Gibran, sebelumnya Jokowi pernah membantah hal itu sebagai dinasti politik.

“Dinasti politik itu kalau kita menunjuk anggota keluarga kita untuk menjabat. Misalnya saya menunjuk anak saya jadi menteri,” kata Jokowi. [lj]

Komentar