oleh

Tanggapi Isu AHY Jadi Menteri, Demokrat: Reshuffle Hak Prerogratif Presiden

DEMOKRASI.CO.ID – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengancam akan melakukan reshuffle kepada para menterinya yang masih bekerja biasa-biasa saja dalam menangani pandemi Covid-19 di Indonesia.
Dengan adanya ancaman reshuffle itu, kemudian muncul nama-nama menteri baru yang beredar di pesan berantai Whatsapp. Dalam pesan tersebut tercantum siapa nama menteri yang dipertahankan dan diganti.
Nama Ketua DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) jadi sorotan lantaran disebut bakal mengisi jabatan Menteri Koperasi dan UKM.
Menanggapi hal itu DPP Partai Demokrat angkat bicara. Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekejend) DPP Partai Demokrat, Jansen Sitindaon mengaku tak tahu menahu terkait nama AHY masuk ke kebanet Indonesia Maju menjadi Menteri Koperasi dan UKM.
“Aduh, kita tidak tahu-menahu soal beredarnya daftar-daftar nama itu ya. Rasanya tidak perlulah kita menanggapi hal-hal yang sumbernya tidak jelas ya,” kata Jansen, Kamis (2/7/2020).
Jansen menegaskan, bahwa soal reshuffle biar hal tersebut menjadi hak prerogatif Jokowi. Bagi Demokrat saat ini menurutnya lebih penting fokus kepada penanganan Covid-19.
“Soal reshuffle itu ya sepenuhnya kembali ke Presiden sajalah. Mau ada reshuffle atau tidak, penting bagi kami Demokrat penanganan soal Covid diseriusi oleh Pemerintah,” tuturnya.
Untuk diketahui, pesan berantai WhatsApp berisi nama-nama menteri yang tetap bertahan serta yang digantikan dalam Kabinet Indonesia Maju, dengan mengandaikan ancaman Presiden Jokowi untuk melakukan reshuffle, beredar di kalangan wartawan, Kamis (2/7/2020).
Berdasarkan pesan beranti itu, sejumlah menteri masih dipertahankan dalam kabinet.
Misalnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tetap dipegang oleh Airlangga Hartarto.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, masih diisi oleh Muhajir Effendy.
Selanjutnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, tetap diampu Luhut Binsar Panjaitan. Kemudian Menteri Pertahanan Prabowo Subianto; Menteri Sekretaris Negara Pratikno; Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian; Menteri Luar Negeri Retno Lestari Marsudi; dan, Menteri Agama Fachrul Razi.
Lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati; Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah; Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya; Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo.
Sementara nama-nama baru yang diklaim bakal masuk jajaran menteri yakni Jenderal (Purn) Polisi Budi Gunawan sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, menggantikan Mahfud MD.
Haedar Nasir sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan; Daeng Muhammad Faqih sebagai Menteri Kesehatan; Soetrisno Bachir, Menteri Sosial.
Kemudian muncul nama Basuki Tjahaja Purnama sebagai Menteri BUMN; Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Menteri Koperasi dan UKM; Triawan Munaf sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
Sedangkan Letjen TNI Donny Munardo sebagai Kepala BIN; Jenderal TNI Andhika Perkasa sebagai Panglima TNI; Rachmat Gobel, Menteri Pertanian; dan, Marsekal Hadi Tjahjanto Menteri Perhubungan.
Sementara Erick Thohir menjadi Menteri Perdagangan dan Mahfud MD menjadi Menteri Hukum dan HAM. (*)
Baca :  Istiqomah Cari Lawan Untuk Gibran, PKS: Kotak Kosong Menang Di Pilkada Makassar, Bagaimana Nanti Solo?

Komentar

News Feed