oleh

Soal Revisi UU ITE, LBH: Jangan-jangan Hanya Retorika Politik Jokowi?

DEMOKRASI News – Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Arif Maulana mengkhawatirkan pernyataan Presiden Joko Widodo yang meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit untuk lebih selektif dalam menerima pelaporan pelanggaran UU ITE serta lebih hati-hati sebelum mensangkakan pasal-pasal yang dinilai multitafsir.

Dia mengaku khawatir presiden Jokowi tidak bisa membuktikan ucapannya itu.

“Saya khawatir pernyataan Presiden Jokowi hanya retorika Politik semata agar tetap populis. Sebaiknya Presiden bisa membuktikan ucapannya,” katanya dilansir dari merdeka.com, Selasa (16/2/2021).

Arif mengungkapkan, jika Jokowi tidak membuktikan ucapannya, maka itu akan semakin menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Sebab, berdasarkan data yang dihimpun beberapa lembaga penggiat demokrasi, setiap tahunnya semakin banyak korban yang dijerat pasal-pasal karet UU ITE.

Baca :  Dipecat DKPP, ProDEM: Seru Juga Kalau Arief Bongkar Kecurangan Pemilu!

“Presiden harus secepatnya usulkan revisi UU ITE ke DPR dengan serius. Saya harap supaya Polisi lebih hati-hati dan adil dalam menerapkan UU UTE termasuk di berbagai UU pidana lain,” ujarnya.

Dia berharap, pengawasan kinerja kepolisian bisa ditingkatkan. Karena, Arif menilai, selama ini pengawasan kinerja kepolisian sangat lemah. Oleh karena itu, Kompolnas diminta untuk ikut mengawasi Polri setiap kali menangani kasus tindak pidana lainnya, bukan hanya UU ITE saja.

“Pengawasan internal Polri dan pra Peradilan, kompolnas selama ini tidak efektif dorong profesionalisme Polri,” ujarnya.

“Sebelum melakukan upaya paksa dan menahan, polisi harusnya izin hakim komisaris,” sarannya lagi.

Sebenarnya, kata Arif, UU yang harus direvisi saja bukan hanya UU ITE.

Baca :  Nelayan Pantura Demo Menteri KKP Edhy Prabowo: Pak Menteri, Cantrang Itu Merusak!

“Sebetulnya bukan hanya UU ITE yang harus direvisi supaya lebih adil dan demokratis, tapi semua peraturan per-UU-an yang mengebiri hak-hak sipil politik masyarakat juga harus direvisi. Misalnya UU Ormas, yang bisa membubarkan organisasi masyarakat tanpa pengadilan,” kata Arif.

Komentar

News Feed