oleh

Soal Korupsi Bansos, Kini Muncul Istilah `Madam`, Diduga Petinggi PDIP

DEMOKRASI News – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah lima perusahaan penyedia bantuan sosial penanganan Covid-19 di Kementerian Sosial, pekan lalu.

Kelimanya adalah PT Anomali Lumbung Artha, PT Famindo Meta Komunika, PT Mesail Cahaya Berkat, PT Junatama Foodia Kreasindo, dan PT Dwimukti Graha Elektrindo.

KPK mendapati bahwa Juliari menerima suap sebesar Rp 17 miliar dari para pengusaha penyedia bantuan sosial. Uang itu disinyalir berasal dari potongan Rp 10 ribu per paket.

Seperti melansir Koran Tempo, dari beberapa pengusaha dan sumber yang mengetahui kasus ini, tidak semua penyedia bansos dikutip fee oleh Juliari.

Jatah “Madam” Bebas Potongan

  • Dari 1,9 juta paket bansos, eks Menteri Sosial Juliari Batubara hanya mengutip fee yang 600 ribu paket.
  • Kutipan 1,3 juta paket disebut merupakan jatah seorang petinggi elite PDIP
Baca :  Amien Rais Siap Gabung KAMI, PDIP Singgung Majelis Amanat Rakyat

Dari total 1,9 juta paket dalam satu periode distribusi, lewat anak buahnya, Juliari diduga hanya mengutip fee untuk 600 ribu paket.

Sisanya sebanyak 1,3 juta paket lainnya disebut-sebut merupakan jatah anggota DPR, Herman Hery dan Ihsan Yunus. Keduanya sama-sama dari PDIP, satu partai dengan Juliari.

Dari jumlah paket tersebut, perusahaan yang terafiliasi dengan Herman mendapat kuota paling banyak, mencapai 1 juta paket. Sisanya menjadi jatah perusahaan yang terafiliasi dengan Ihsan.

Komentar

News Feed