oleh

Soal FPI, Refly: Biar Sejarah yang Menilai Pemerintah Adil atau Tidak?

DEMOKRASI News – Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun turut buka suara terkait keputusan pemerintah yang menyatakan FPI sebagai organisasi terlarang.

Berdasarkan penjelasan Menko Polhukam Mahfud MD, FPI dinyatakan sebagai organisasi terlarang karena tidak mengantongi Surat Keterangan Terdaftar (SKT). Namun FPI masih melakukan kegiatan dan itu dinilai bertentangan dengan aturan.

“Sebagai organisasi FPI tetap melakukan aktivitas yang melanggar ketertiban dan keamanan, dan bertentangan dengan hukum seperti tindak kekerasan, sweeping atau razia sepihak, provokasi dan sebagainya,” kata Mahfud MD.

Ketentuan larangan kegiatan ini diatur perundang-undangan dan putusan MK No 82 PUU/XI/2013 tanggal 23 Desember 2014.

Terkait pelarangan FPI ini, Refly mengatakan pemerintah tidak bisa sembarangan melakukan pembubaran terhadap sebuah ormas. Ia kemudian menyoroti Undang-undang Ormas Tahun 2017.

Baca :  FPI: Negara Krisis Luar Biasa, Rizieq Pimpin Kebangkitan

“Pembubaran FPI yang sudah eksis sejak 1998 engga bisa sembarangan. Memang saya pernah katakan dulu engga setuju dengan UU Ormas Tahun 2017 yang memungkinkan pemerintah bisa membubarkan sebuah ormas tanpa process of law tanpa proses hukum sama sekali,” kata Refly dalam pernyataannya di akun YouTubenya dikutip, Rabu (30/12).

Komentar

News Feed