oleh

Soal Edhy, Parpol Setor Barang Busuk atau Jokowi Gagal Cari Orang Baik

DEMOKRASI News – Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun ikut berkomentar soal penangkapan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Rabu 25 November 2020 lalu.

Peristiwa itu cukup menggemparkan masyarakat karena Edhy Prabowo baru setahun menjabat posisi Menteri Kelautan dan Perikanan, menggantikan Susi Pudjiastuti.

Dia merasa tertangkapnya Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menunjukkan persoalan di dalam pemilihan anggota kabinet.

Ia pun menyoroti isu yang menyebut pengganti Edhy Prabowo akan kembali berasal dari Partai Gerindra.

“Jadi, kalau kita melihat korupsi itu sebagai extraordinary crimes, ya harusnya jangan dari Gerindra lagi,” ujarnya dikutip dari kanal YouTube Refly Harun pada Minggu 29 November 2020.

Baca :  Laman Lindungi Hak Pilihmu Kena Hack karena Sistem Antisipasi IT KPU Lemah, Ini Penjelasannya

“Harus diputus mata rantainya, kalau diyakini salah satu sebab korupsi itu adalah dominasi orang-orang partai,” kata dia menambahkan.

Refly pun mendesak pemerintah untuk memberikan punishment alias hukuman kepada parpol yang kadernya melakukan tindak pidana korupsi.

Menurut dia, kemunculan koruptor di tengah-tengah kabinet yang dibentuk dari kader-kader parpol menunjukkan adanya persoalan saat pemilihan calon menteri.

“Sama saja partai itu menyetor barang busuk kepada Presiden Jokowi atau Presiden Jokowinya yang tidak berhasil merangkul orang terbaik sehingga masih ada yang korupsi,” ujarnya.

Mantan komisaris Jasa Marga dan PT Pelindo I ini mengatakan kalau rekam jejak seseorang seharusnya menjadi pertimbangan dalam memilih anggota kabinet.

“Sebagai contoh, misalnya menteri pada kabinet Jilid I kan sudah ketahuan track record sebelumnya, isu-isu yang mengiringinya, sebagaimana dalam kasus Akil Mochtar,” ucap Refly.

Baca :  PDIP Kritik Kadinas Tugasi Siswa Baca Buku 'Muhammad Al Fatih', Sebut Kisah Soekarno Lebih Wajib

Ia menuduh kabinet kali ini lebih menitikberatkan pemilihan menteri pada power sharing alias pembagian kekuasaan di antara partai-partai politik.

“Dan kebetulan, orang-orang tersebut adalah orang-orang yang dianggap inner circle kekuasaan partai-partai politik,” kata Refly menjelaskan.

“Harusnya tidak bisa begitu. Jangan korbankan rakyat dalam rekrutmen para menteri, apalagi Edhy Prabowo ternyata bawa Rp750 juta, belanja di Amerika Serikat. Saya kira sangat hedonistik sekali,” ujarnya tegas.[Ljs]

Komentar

News Feed