oleh

Setuju Jokowi Bubarkan 18 Lembaga, tapi Mulai Dulu dari BPIP, KSP dan Staf Milenial

DEMOKRASI.CO.ID – Langkah Presiden Jokowi yang berencana membubarkan 18 lembaga negara disambut positif banyak pihak.

Salah satunya adalah pakar politik dan hukum Universitas Nasional Jakarta, Saiful Anam.

Ia berharap, pembubaran itu bukan hanya untuk melakukan penghematan anggaran.

Tapi juga berdasarkan pada pertimbangan peran dan fungsinya yak yang lagi optimal.

“Atau telah dapat tergantikan oleh lembaga atau organisasi lainnya yang telah ada dan lebih efektif dan efisien melaksanakan fungsinya,” ujarnya kepada RMOL, Rabu (15/7/2020).

Sebaliknya, jika pembubaran lembaga negara hanya bersifat penghematan anggaran, maka akan mencoreng nama Presiden Jokowi sendiri.

Sebab, di sekitarnya banyak lembaga yang hanya membuat boros anggaran.

“Karena banyak juga lembaga-lembaga di sekitar presiden kalau boleh jujur juga mengakibatkan pembengkakan anggaran negara,” kata Saiful.

Baca :  Kuasa Hukum Fahri Hamzah: PKS Tetap Dinyatakan Bersalah Dan Melawan Hukum

Saiful lantas menyebut sejumlah lembaga di sekitar Jokowi yang menyebabkan pembengkakan anggaran negara.

Di antaranya, Kantor Staf Presiden, Stafsus Millenial, dan Badan Ideologi Pembina Pancasila (BPIP).

“Itu semua kan mestinya sudah cukup dengan adanya Setneg dan Setkab, adanya justru dapat inefisiensi anggaran negara,” jelasnya.

Komentar

News Feed