oleh

Setelah Diusir, Wacana Pemecatan Dirut Inalum Menguat

DEMOKRASI.CO.ID – Wacana pemecatan Dirut PT Inalum (MIND.ID) Orias Petrus Moedak menguat pasca insiden dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VII DPR RI.

Dalam RDP itu, Orias Petrus Moedak terlibat cekcok dengan anggota dan pimpinan Komisi VII.

Ujungnya, Orias Petrus Moedak diusir anggota Komisi VII dari Fraksi Demokrat, Muhammad Nasir.

Bahkan, ada rencana melayangkan surat ke Menteri BUMN Erick Thohir agar Orias dipecat.

Menanggapi hal itu, anggota Komisi VII DPR RI Fraksi Partai Golkar, Rudi Mas’ud menyatakan bahwa itu sepenuhnya kewenangan Fraksi Demokrat.

“Itu adalah pendapat Fraksi Demokrat, mereka punya rule tersendiri dan saya tidak masuk ke ranah sana,” ujarnya kepada RMOL, Rabu (1/7/2020).

Baca :  Sandiaga Timses Anak dan Mantu Jokowi: Apakah Lagi Cari Cara Masuk Kabinet?

Akan tetapi, dirinya menyatakan dukungannya kepada rekannya itu.

“Tapi saya rasa, saya mendukung kalau itu yang dia lakukan karena memang itu adalah tugas konstitusi kita semua,” sambungnya.

Rudi juga menyatakan dukungannya atas rencana mengirimkan surat kepada Erick Thohir untuk pemecatan Orias.

Akan tetapi, itu adalah pendapatnya secara pribadi. Sedangkan sikap Fraksi Golkar masih harus dibicarakan dengan seluruh pimpinan.

“Kami akan konsolidasi dan koordinasi, terutama dengan fraksi dalam hal ini adalah ketua fraksi maupun Sekretaris Fraksi Golkar,” tuturnya.

“Kami akan menyampaiakn situasionalnya demikian adanya berkaitan dengan MIND.ID itu nanti keputusan fraksi. Saat ini saya berbicara atas mama pribadi,” tekan dia.

Kendati demikian, ia mengingatkan, bahwa MIND.ID merupakan perusahaan milik negara dan harus melakukan pendataan yang detail ketika rapat bersama DPR.

Baca :  Geram Mendengar Tudingan Keji terhadap SBY, Didi: Orang-orang Pengecut, Kalau Berani Tampil dong

Hal itu sebagai bentuk pertanggungjawaban antara pemerintah dengan perwakilan rakyat.

Sehingga, aturan dan tata tertib di dalam rapat dengar pendapat bersama anggota dewan, terutama Komisi VII DPR RI pun harus ditaati.

“MIND.ID itu milik negara, bukan dia pribadi. Ini perlu kami tegaskan bukan hanya kepada MIND.ID, tetapi seluruh mitra kami,” ujarnya.

“Bahwa di sini ada tatib dalam melaksanakan kegiatan rapat dengar pendapat,” tandasnya.

Sementara, mantan Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon enggan berkomentar panjang.

Akan tetapi, Fadli Zon menganggap wajar dialektika yang terjadi diruang rapat hingga memanas tersebut.

Menurutnya, anggota DPR RI memiliki tugas pengawasan dan anggaran.

“Ya itu kan urusan di dalam komisi ya. Tapi anggota kan punya hak untuk melakukan tugas pengawasan. Nah tentu yang diawasi ini harus siap dengan apapun, ya harus diantisipasi juga,” ujarnya kepada RMOL, Rabu (1/7/2020).

Baca :  Protes RUU HIP, Kiyai dan Ormas Islam se-Banten Ancam Kepung Gedung DPR

Terkait rencana permintaan kepada Erick Thohir agar memecat Oerias Petrus Moedak, Fadli menyatakan itu menjadi domainnya komisi dan kementerian terkait.

“Saya enggak tahu latarbelakangnya apa ya. Tetapi seharusnya itu menjadi kewenangan dari kementerian BUMN atau institusi negara lainnya yang menyangkut itu,” tuturnya.

“Kalau misalnya memang apa yang disampaikan sebagai aspirasi itu benar, seharusnya menjadi pertimbangan,” pungka Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu.

(rmol/ruh/pojoksatu)

Komentar

News Feed