oleh

Salahkan Kejagung, Ini Alasan Brigjen Nugroho Wibowo Hapus Red Notice Djoko Tjandra

DEMOKRASI.CO.ID – Dua institusi penegak hukum, Polri dan Kejaksaan Agung (Kejagung) saling tuding terkait Djoko Tjandra.

Kejagung menuding Polri menghapus red notice Djoko Tjandra, sehingga buron kelas kakap itu bebas keluar masuk Indonesia.

“Interpolnya kan ada di Polri, koordinator Interpol di Indonesia itu kan adanya di Polri, jadi yang cabut red notice ya dia (Polri) yang memiliki hubungan dengan Interpol di Indonesia,” kata Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung, Ali Mukartono di Gedung Bundar Jampidsus, Kejagung RI, Senin (13/7/2020).

Sebaliknya, Polri menyalahkan Kejagung lantaran tidak mengajukan permohonan perpanjangan red notice Djoko Tjandra.

Hal itu terungkap dalam surat Brigjen Wibowo yang ditujukan kepada Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), 5 Mei 2020.

Baca :  Kategori Koruptor Dipenjara Seumur Hidup: Korupsi Rp 100 M-Bermodus Canggih

“Interpol red notice a.n. Djoko Soegiarto Tjandra control no: A1897/7-2019 telah terhapus dari sistem basic data Interpol sejak Tahun 2014 (setelah lima tahun) karena tidak ada permintaan perpanjangan dari Kejaksaan RI selaku pihak meminta,” demikian isi surat Brigjen Nugroho Wibowo.

Selain tidak mengajukan permintaan red notice, oknum di Kejagung juga diduga turut membantu pelarian Djoko Tjandra.

Dugaan itu mencuat setelah video pertemuan kuasa hukum Djoko Tjandra, Anita Kolopaking dengan Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan (Kejari Jaksel) Anang Supriatna beredar di media sosial.

Komentar

News Feed