oleh

Rizal Ramli: Akhirnya Menkeu Terbalik Kepepet Dan Jokowi Bisa Kepleset

Di dalam Pasal 2 disebutkan, penyerahan barang kena pajak berupa pulsa dan kartu perdana dikenakan PPN kepada pengusaha penyelenggara jasa telekomunikasi dan penyelenggara distribusi.

Selain itu, penyerahan token listrik juga dikenai PPN kepada penyedia tenaga listrik. Sementara, Jasa Kena Pajak (JKP) atau penyelenggara layanan transaksi terkait jenis barang ini juga dikenai PPN.

Klasifikasi penyelenggara layanan transaksi yang dikenai pajak antara lain terkait distribusi token oleh penyelenggara distribusi dan jasa pemasaran dengan media voucher.

Pemberlakukan dari beleid ini ditetapkan Sri Mulyani mulai tanggal 1 Februari 2021 mendatang.

Bagi Rizal Ramli, apa yang dilakukan Sri Mulyani tidak kreatif. Dia khawatir aturan-aturan yang mencekik rakyat ini bisa membuat Jokowi kepleset.

Baca :  Ahok Datang, Pertamina Terdepak dari Fortune Global 500, Netizen: Belagak Mau Nyelametin Malah Terpuruk

“Mbok kreatif dikit kek. Jokowi akan kepleset bersama Menkeu Terbalik. Udah ndak ngerti, dengerin medioker,” tutupnya.[Rmol]

Komentar