oleh

Politisi PPP: Kritik Pemerintah Boleh Asal Sesuai dengan Koridor Hukum

DEMOKRASI News – Kritik pada pemerintah dalam negara demokrasi merupakan hal wajar dan sangat perlu. Hal tersebut untuk membuat kinerja pemerintah bisa lebih baik lagi.

Namun kritik terhadap siapapun, termasuk pemerintah, jangan sampai menyimpang dari koridor hukum dan tidak berdasarkan rasa kebencian.

Anggota Komisi I DPR Muhammad Iqbal mengatakan pemerintah perlu mendapat kritik membangun, sehingga bisa mengetahui setiap kekurangan.

“Oleh karena itu Pak Jokowi meminta masyarakat lebih aktif sampaikan kritik dan masukan. Hal ini bisa dimaknai bahwa Presiden sebagai kepala negara dan pemerintahan tidak anti kritik,” kata Iqbal dalam pernyataannya, Sabtu (13/02/2021).

Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini menambahkan, dengan adanya kritikan dan masukan baik dari DPR atau dari masyarakat, bisa menjadi salah satu acuan bagi pemerintah dalam melaksanakan program-program yang lebih terarah dan tepat sasaran.

Baca :  Representasi Politik Moderat, Airlangga-AHY Diprediksi Pemimpin Alternatif Pilpres 2024

“Tetapi harus dipahami juga walaupun hak mengeluarkan pendapat dilindungi undang-undang, tetapi hendaknya saat menyampaikan kritik harus dalam koridor hukum yang berlaku dan tidak didasarkan rasa kebencian,” ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta masyarakat lebih aktif menyampaikan kritik dan masukan terhadap kerja-kerja pemerintah.

Komentar

News Feed