oleh

Perpres No.7 Tahun 2021 Berpotensi Abuse of Power?

DEMOKRASI News – Presiden Republik Indonesia telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) nomor 7 tahun 2021 tentang RENCANA AKSI NASIONAL PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN EKSTREMISME BERBASIS KEKERASAN YANG MENGARAH PADA TERORISME TAHUN 2020 – 2024

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, saya menyampaikan pendapat hukum (legal Opini) sebagai berikut:

PERTAMA, Bahwa didalam Perpres tersebut tidak dijelaskan defenisi “ekstremisme”, apa yang dimaksud “ekstremisme” karena apabila dibedah secara bahasa terdapat 2 (dua) kata yaitu “ekstrem” dan “isme”. Sehingga harus didefinisikan secara konkrit dan memiliki batasan yang jelas paham apa yang dapat dikategorikan “ekstremisme”.

Apabila tidak maka dikhawatirkan bersifat karet/lentur, tidak bisa diukur, dan penerapannya dikhawatirkan berpotensi sewenang-wenang dalam menafsirkan ekstremisme. Hukum pidana mesti bersifat lex stricta, yaitu bahwa hukum tertulis tadi harus dimaknai secara rigid, tidak boleh diperluas atau multitafsir pemaknaannya:

Baca :  PP Muhammadiyah Minta Denny Siregar Tak Sebarkan Kebencian-Permusuhan

KEDUA, Bahwa ketiadaan defenisi yang jelas, terukur, dan objektif terkait paham/isme dan “ekstrem”. Sehingga bagaimana memvalidasi kebenaran, yang kemudian dikhawatirkan membuat pemerintah berpotensi menjadi aktor tunggal yang dapat memonopoli kebenaran suatu defenisi. bahwa memonopoli kebenaran ini sama seperti yang terjadi di zaman abad kegelapan, dimana banyak ilmuwan, saintis, hingga filsuf yang dipenjarakan dan dibunuh karena menyuarakan pendapat dan pengetahuan yang berbeda.

Komentar

News Feed