oleh

Penyidik HAM PBB Serukan Penjatuhan Sanksi kepada Myanmar

DEMOKRASI News – Penyidik HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Myanmar, Thomas Andrews, menyerukan kepada Dewan Keamanan PBB agar menjatuhkan sanksi terhadap Myanmar pascakudeta

Andrews menyebut ada laporan yang meningkat dan bukti foto bahwa pasukan keamanan menggunakan amunisi untuk menangani massa aksi unjuk rasa, dan itu melawan hukum internasional.

Sanksi tersebut juga termasuk embargo senjata dan larangan berpergian. Ia juga menegaskan kembali permintaannya untuk menjalankan misi di Myanmar.

Sementara Nada al-Nashif, Wakil Ketua Komisi Tinggi HAM PBB, menyebut sanksi apa pun yang dijatuhkan oleh negara-negara dunia harus berfokus pada para pemimpin junta militer, bukan kelompok rentan.

Lebih dari 350 orang di Myanmar, termasuk para pejabat, aktivis, dan biksu, ditangkap sejak kudeta yang dilancarkan pada 1 Februari lalu–ada pula beberapa yang mendapat dakwaan kejahatan atas “dasar yang diragukan”, menurut Komisi Tinggi HAM PBB.

Baca :  Aa Gym Buka Suara soal Pesan Hoaks Larangan Mengucapkan Selamat Natal

“Kepada Dewan, kami merekomendasikan seruan terkuat yang memungkinkan untuk otoritas militer menghormati hasil pemilu, mengembalikan kekuasaan pada kendali sipil, dan segera membebaskan semua individu yang ditahan sewenang-wenang,” kata Nada dalam pidato di hadapan Dewan HAM PBB.

Komentar