oleh

Pemprov Jabar Akan Berlakukan Denda Sampai Rp 150 Ribu Bagi Yang Tidak Pakai Masker

DEMOKRASI.CO.ID – Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyampaikan bahwa bagi masyarakat yang tak menggunakan masker akan di denda Rp 100 ribu hingga Rp 150 ribu. Peraturan ini akan diberlakukan mulai 27 Juli 2020 mendatang

“Kami akan melakukan pendisiplinan. Proses edukasi, teguran sudah dilakukan. Tahap ketiga disiplin dengan denda. Dari (Rp) 100 -150 ribu kepada mereka yang tidak menggunakan masker di tempat umum,” ucap Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil usai melakukan rapat koordinasi di Makodam III Siliwangi, Jalan Aceh, Kota Bandung, Senin (13/7). Seperti dikutip dari detik.com (13/07/2020).

Pemberlakuan denda ini, kata Ridwan Kamil, bagi masyarakat yang tak menggunakan masker di tempat umum. Sementara di tempat pribadi, tak ada kewajiban.

Baca :  Nyawa Dibayar Nyawa, Polres Sumbawa Temui Keluarga Pembunuh Perwira Polisi

“Kalau di ruang pribadi itu pilihan, di rumah tidak wajib. Mau pake silahkan untuk kewaspadaan. Kalau dia sedang pidato seperti saya tidak harus (pakai masker) , olahraga kardio tinggi, lari kencang, sepeda kencang, diizinkan (tidak menggunakan masker), sedang makan dibolehkan. Di luar itu ada denda,” kata Kang Emil.

Kang Emil mengatakan bahwa aturan denda ini akan diberlakukan selam 14 hari dan akan di mulai 27 Juli 2020. Pihaknya akan melakukan sosialisasi terlebih dahulu.

“Proses ini akan dilakukan selama 14 hari dimulai pada 27 Juli. Pemberlakuan dendanya akan dimulai. Sebelum itu akan ada finalisasi sosialisasi. Mudah+mudahan tidak ada yang banyak yang kena denda,” tuturnya.

Baca :  Ternyata, Peretas Database Kejagung dan Bilang Jokowi Omong Kosong itu Pelakunya Anak SMP 16 Tahun di Palembang

Pemberlakuan denda ini juga karena berdasarkan pengamatan dan laporan masih banyaknya masyarakat yang tidak mengenakan masker di lapangan.

“Ini hasil monitor dan laporan dari Kapolda, banyak orang yang cuek tidak menggunakan masker,” katanya.

Emil juga mengatakan, selain membayar denda, ada pilihan lain dalam penggunaan sanksi yakni kurungan atau kerja sosial.

“Kalau tidak bisa membayar denda, pilihannya opsinya kurungan atau kerja sosial yang finalisasinya sedang disiapkan pak Kajati,” katanya.[detik/aks/nu]

Komentar