oleh

Parpol Ramai-ramai Mundur Dari Revisi UU Pemilu, Perludem: Ingat Kritik JK-Tjahjo Desain Pemilu Mesti Dievaluasi

DEMOKRASI News – Mayoritas sikap parpol di DPR yang perlahan mundur dalam proses revisi UU 7/2017 tentang pemilu, bertolak belakang dengan kritik eks Wakil Presiden Jusuf Kalla dan eks Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, usai pelaksanaan Pemilu Serentak 2019.

Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Fadli Ramadhanil mengingatkan hal tersebut, dalam acara ‘Ngobrol Bareng Bang Ruslan’ yang diselenggarakan Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (9/2).

Lebih dahulu, Fadli mengungkapkan penilaiannya terhadap sikap parpol koalisi pemerintahan Presiden Joko Widodo yang ramai-ramai mundur dari pembahasan revisi UU Pemilu.

“Beberapa sikap dari parpol yang tiba-tiba menarik keinginan untuk membahas RUU Pemilu dengan alasan ingin mendukung keinginan dari Presiden atau pemerintah menurut saya ini cukup disayangkan,” ujar Fadli.

Baca :  Beredar Foto Diduga Djoko Tjandra di Rutan, Jonru Ginting: Penjara Itu Sudah Seperti Negara Tersendiri

Jika DPR dan pemerintah mempunyai komitmen menata kembali kerangka hukum pemilu untuk persiapan pelaksanaan pemilu serentak 2024, Fadli berpendapat, seharusnya kritik serta saran yang disampaikan Jusuf Kalla dan Tjahjo Kumolo dilakukan di masa sekarang ini.

“Saya ingin tarik sedikit ingatan kita ke 2019 lalu. Hanya beberapa hari setelah pemilu 2019 selesai, beberapa elit politik saat itu, Wapres JK dan Mendagri Tjahjo Kumolo mengatakan perlu ada evaluasi terkait desain penyelenggaraan pemilu serentak,” tuturnya.

Komentar

News Feed