oleh

Paket Prakerja Dihentikan, Legislator PKS: Sangat Pantas Karena Tak Jelas Manfaatnya

DEMOKRASI.CO.ID – Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja Denni Puspa Purbasari memutuskan untuk menghentikan program paket pelatihan kartu prakerja.
Keputusan itu tertuang dalam surat Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja nomor S-148/Dir-Eks/06/2020/pada 30 Juni 2020 yang ditujukan kepada mitra prakerja yaitu SekolahMu, Sisnaker, Skill Academi by Ruangguru, Bukalapak, MauBelajarApa, Pijar Mahir, Pintaria dan Tokopedia.
Dari hasil evaluasi, ada beberapa hal yang menjadi catatan dari Manajemen Pelaksana (MP) di antaranya adalah mengenai tidak ada mekanisme yang dapat memastikan setiap peserta pelatihan menyelesaikan seluruh pelatihan.
Menanggapi hal itu, anggota komisi Ketenagakerjaan (Komisi IX) DPR Adang Sudrajat mengatakan program tersebut harusnya layak diberhentikan karena menurutnya tak menghasilkan manfaat apa-apa di tengah pandemi.
“Kartu Prakerja sangat pantas diberhentikan karena tidak jelas manfaatnya bagi rakyat tapi dengan anggaran besar,” kata Adang Sudrajat saat dihubungi Jumat (3/7/2020).
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, program Kartu Prakerja ini harus di evaluasi secara menyeluruh. Apalagi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum lama ini melakukan penelitian dan menemukan 4 point permasalahan dalam program yang menghabiskan anggaran Rp 20 triliun dengan target 5,6 juta peserta ini.
Beberapa masalah yang ditemukan KPK adalah, pertama, proses pendaftaran yang belum mengoptimalisasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk validasi peserta. Kedua, adanya potensi masalah pada penunjukan platform digital yang tidak dilakukan oleh penyelenggaraan Kartu Prakerja dan konflik kepentingan antara platform digital dan lembaga pelatihan.
Ketiga, banyak konten pelatihan kartu Prakerja yang tidak layak. Beberapa konten juga tersedia secara gratis di YouTube dan konten pelatihan tidak melibatkan ahli. Keempat, tataran pelaksanaan. KPK menilai metode pelaksanaan program pelatihan berpotensi fiktif, tidak efektif, dan merugikan keuangan negara.
“Program Kartu Prakerja ini harus dikonsep ulang,” tegasnya.
Mengenai sistem pengawasan, legislator dari daerah pemilihan Jawa Barat II ini meminta tidak berada dibawah Kementerian Koordinator (Kemenko) Perekonomian. “Baiknya ada dalam pengawasan komisi terkait yaitu komisi IX DPR. Jangan dibawah Kemenko,” pungkasnya.[tsc]
Baca :  Sentil yang Ribut soal TKA, Luhut: Merusak Masa Depan Republik!

Komentar

News Feed