oleh

Novel Baswedan Dilaporkan ke Polisi, Pakar: Bedakan antara Pendapat, Provokasi, dan Hoaks

DEMOKRASI News – Masyarakat seharusnya sudah cerdas dalam memilah mana pendapat atau kritik, provokasi atau hasutan, dan hoaks. Perbedaan pandangan tidak bisa dihindari dalam demokrasi.

Pakar Hukum Pidana Suparji Ahmad meminta kepada masyarakat agar selektif dalam membuat laporan ke polisi. Akademisi Universitas Al-Azhar Indonesia (UAI) itu menyatakan, jangan sampai setiap pendapat yang berseberangan selalu dilapor ke polisi.

Dia menilai cuitan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan soal wafatnya Ustadz Maaher At-Thuwailibi atau Soni Eranata merupakan pendapat, bukan provokasi apalagi hoaks. “Unsur hasutan dan provokasi tidak terpenuhi dari cuitan tersebut. Cuitan itu lebih kepada pandangan dan pendapat atas suatu peristiwa, yaitu terkait wafatnya Maaher At-Thuwailibi,” kata dia dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (13/2).

Baca :  Usai Peringatan Keras Pangdam Jaya, TNI Langsung Bergerak, Semua Baliho Habib Rizieq Dibredel

Ia mengatakan setiap kritik, pandangan, dan pendapat merupakan keniscayaan dalam demokrasi sehingga pendapat tidak dapat dikonstruksikan atau ditransformasikan menjadi hasutan atau penyebaran berita bohong.

“Selain itu, juga penyelesaian melalui mekanisme hukum pidana merupakan ‘ultimum remidium’ alias upaya pamungkas,” ujar Suparji.

Suparji juga meminta polisi dalam menanggapi laporan masyarakat perlu mengedepankan “restorative justice” dan mediasi penal. Konsep presisi, kata dia, hendaknya dilaksanakan secara konsisten.

“Antara lain dengan membuat hukum yang prediktif, responsibilitas, transparan, dan berkeadilan. Jadi laporan ini menurut saya, direspons dengan lebih persuasif,” tuturnya.

Diketahui, Ormas Pemuda, Pelajar dan Mahasiswa Mitra Kamtibmas (PPMK) melaporkan Novel ke Bareskrim Polri lantaran Novel dianggap melakukan provokasi atas cuitannya di akun Twitter Novel yang mengomentari wafatnya Ustadz Maaher di Rutan Bareskrim.

Baca :  Korupsi Djoko Tjandra dan Integritas Penegak Hukum

“Kami melaporkan Saudara Novel Baswedan karena dia telah melakukan cuitan di Twitter yang diduga (mengandung) ujaran hoaks dan provokasi,” kata Wakil Ketua DPP PPMK Joko Priyoski di Kantor Bareskrim Polri Jakarta, Kamis (11/2).

Dalam pelaporan itu, pihaknya menuding Novel Baswedan melanggar Pasal 14, Pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 dan Pasal 45A ayat (2) juncto Pasal 28 ayat (2) UU Nomor 18 Tahun 2016 tentang ITE. Joko mengatakan pihaknya juga akan mengadukan Novel ke Dewan Pengawas KPK karena bukan kewenangan Novel sebagai penyidik mengomentari kematian Ustadz Maaher.

Komentar

News Feed