oleh

Neta S Pane Dituding Tendensius, Sengaja Rusak Institusi Polri

DEMOKRASI.CO.ID, Jakarta– Pernyataan keras Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane mendapapat tanggapan dari pengamat kepolisian, Sisno Adiwinoto.

Sisno menilai tudingan Neta S Pane terhadap Polri sangat tendensius, yang sengaja untuk merusak institusi Polri dengan tuduhan yang tidak benar.

Menurut Sisno, apa yang dilakukan Neta dan IPW melalui pernyataan terbuka kepada publik sangat berpotensi mendelegitimasikan kredibilitas lembaga Polri dan menurunkan moral anggota Polri secara umum.

“Agar marwah institusi kepolisian tidak dirusak lebih jauh oleh tuduhan NP, semestinya pimpinan Polri perlu mengambil langkah proaktif,” kata Sisno kepada wartawan, Senin (20/7).

Lebih jauh, apa yang dituduhkan oleh Neta terhadap Polri terhadap surat jalan dan red notice Djoko Tjandra sangat spekulatif.

Baca :  Djoko Tjandra Sudah, IPW Ingatkan Polisi Ada 38 Koruptor Buron

Ia menyebut pernyataan Neta tidak didukung bukti kuat yang sudah diverifikasi.

Sisno menyebut Neta cenderung menggeneralisasi suatu perbuatan dilakukan oleh oknum menjadi tuduhan yang sepertinya dilakukan oleh institusi.

“Tuduhan NP yang sudah ditimpakan kepada lembaga Polri akan segera terbukti keliru besar karena hal tersebut merupakan kesalahan oknum,” tandas Sisno.

Sisno justru menuding Neta tidak memahami tentang Pokok-Pokok Organisasi dan Prosedur (PPOP) atau Organisasi Tata cara Kerja Kepolisian (OTK) dan manajemen kepolisian.

“IPW sudah tidak proposional dan tidak objektif dalam menganalisis kasus ini,” tambah Sisno.

Kabareskrim Polri Komjen Listyo Sigit Prabowo sebelumnya menegaskan, komitmen Kapolri Jenderal Idham Azis untuk mengusut tuntas skandal surat jalan Djoko Tjandra demi menjaga marwah Polri.

Baca :  IPW Beberkan Markas Judi Online yang Lagi Marak, Dekat Mabes Polri, di Sana Banyak Kok Oknum Jenderal Purnawirawan

“Ini komitmen pimpinan Polri dan kami khususnya dari jajaran Bareskrim Polri untuk menjaga marwah institusi,” kata Sigit usai upacara pelepasan jabatan Brigjen Prasetijo Utomo di Mabes Polri, Kamis (16/7).

Mantan Kapolda Banten itu menegaskan, Brigjen Prasetijo Utomo dapat dijerat dengan pasal 221 KUHP yaitu perbuatan pidana menyembunyikan pelaku kejahatan dam menghalang-halangi penyidikan. Kemudian pasal 263 KUHP tentang pidana pemalsuan surat atau dokumen.

Pemanggul bintang tiga itu kemudian mengatakan, hasil investigasi sementara Propam menyimpulkan Brigjen Prasetijo Utomo yang terseret kasus ini diduga kuat menyalahi wewenang dan membuat surat palsu.

“Mulai dari buat surat jalan sampai dengan cek red notice dan giat lain dalam rangka mengajukan proses PK sampai dengan kembalinya JC ke luar negeri, semua sedang kita lidik,” tandas Listyo.

Komentar

News Feed