oleh

Natalius Pigai: Menolak Vaksin adalah Hak Asasi Rakyat!

DEMOKRASI News – Pegiat Hak Asasi Manusia yang juga tokoh asal tanah Papua, Natalius Pigai menegaskan bahwa menolak untuk divaksin merupakan hak asasi manusia.

Hal itu disampaikan mantan Komisioner Komnas HAM itu dalam akun twitter pribadinya @NataliusPigai2.

Kata dia, hak itu bahkan diatur dalam UU Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009. Tepatnya kata dia dalam Bab III soal hak dan kewajiban.

“UU KESEHATAN RI NOMOR 36 TAHUN 2009 BAB III, HAK DAN KEWAJIBAN, Bagian Kesatu Hak, Pasal 5 (3) Setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya. JADI HAK ASASI RAKYAT TOLAK VAKSIN (NP, Aktivis Kemanusiaan)” tegasnya.

Baca :  Dilaporkan soal Dugaan Rasis ke Suku Minang, Natalius Pigai Buka Suara

Dalam kicauannya tersebut, dia juga menyertakan lampiran undang-undang terset.

Sebelumnya, Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Edward Omar Sharif Hiariej mengatakan ada sanksi pidana bagi masyarakat yang tak mau disuntik vaksin corona. Sebab, vaksinasi covid-19 bersifat wajib.

Edward menyatakan sanksi pidana itu bisa berupa denda hingga penjara, atau bahkan keduanya sekaligus. Hal ini mengacu pada Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Dalam Pasal 93 UU Nomor 6 Tahun 2018 menyebutkan setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan atau menghalangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan bisa dipidana dengan penjara paling lama satu tahun atau denda maksimal Rp100 juta.

Komentar

News Feed