oleh

Nasdem Akhirnya Tunduk Ke Jokowi, Kepentingan Bangsa Atau Takut Direshuffle?

DEMOKRASI News – Partai Nasdem boleh dikatakan menjadi partai terakhir di koalisi pemerintah yang ikut arahan Presiden Joko Widodo.

Yaitu, menolak revisi UU Pemilu untuk dilanjutkan.

Pada 28 Januari 2021, Jokowi mengumpulkan mantan tim suksesnya di Pilpres 2019. Jokowi juga disebutkan telah bertemu dengan sejumlah ketua umum partai politik pendukung.

Kepada parpol pendukung, Jokowi mengisyaratkan menolak revisi UU Pemilu, khususnya aturan yang menyangkut gelaran pilkada digelar pada 2022 dan 2023.

Kepala Negara beranggapan, UU Pemilu sebaiknya tidak diubah setiap menjelang pemilu. Apalagi saat ini, pemerintah dan semua elemen bangsa sedang fokus penanganan pandemi Covid-19 dan dampaknya.

Adapun Partai Nasdem, awalnya partai yang dipimpin Surya Paloh itu sangat ngotot agar UU Pemilu direvisi. Termasuk menolak pelaksanaan Pilkada serentak 2024.

Baca :  Gerindra Angkat Bicara Isu Prabowo Subianto Disebut Bakal Gantikan KH Ma’ruf Amin

Adapun draf RUU Pemilu ini sebenarnya sudah sampai di Badan Legislasi (Baleg) DPR untuk diharmonisasi. RUU ini juga sebelumnya masuk dalam Prolegnas Prioritas tahun 2021.

Dalam keterangan pers, Jumat (5/2), Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengatakan, bangsa Indonesia saat ini tengah berjuang menghadapi pandemi Covid-19 dan melakukan upaya pemulihan ekonomi yang diakibatkannya.

Melihat hal itu, Nasdem menilai perlunya menjaga soliditas partai-partai politik dalam koalisi pemerintahan, dan bahu-membahu menghadapi pandemi Covid-19 dan memulihkan perekonomian bangsa.

Jelas Surya Paloh, sebagai partai politik, Nasdem berkewajiban melakukan telaah kritis terhadap setiap kebijakan. Namun, Nasdem tetap lebih mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas segala-galanya.

Baca :  PAN-Gelora Temui Presiden di Istana, Ubedilah Samakan dengan PSI, Sama-sama Pragmatis

Komentar