oleh

Memalukan, Oknum DPR Terang-Terangan Minta Jatah CSR BUMN

DEMOKRASI.CO.ID – Direktur Eksekutif Institute for Action Against Corruption (IAAC) Dodisutarma Lapihu menyoroti tingkah polah memalukan 2 orang anggota DPR RI saat sidang dewan sedang berlangsung.

Dua oknum DPR RI tersebut adalah Alex Nordin dan Ramson Siagian. Keduanya minta jatah penyaluran Corporate Social Responsibility (CSR) BUMN.

Melalui keterangan tertulisnya, Dodisutarma Lapihu menilai tindakan minta jatah tersebut sebagai sesuatu yang memalukan.  Apalagi, saat itu Alex Nordin memimpin rapat dengan PT Bukit Asam (Persero) dan PT Timah (Persero), dan disiarkan secara langsung.

“IAAC menilai tindakan minta-minta tersebut adalah tindakan penyalahgunaan wewenang yang memalukan dan merendahkan marwah DPR secara kelembagaan,” ucap Dodisutarma sebagaimana dikutip dari Jpnn.com (5/7/2020).

Baca :  Rocky Gerung Minta Jokowi Pidato Kepulangan Habib Rizieq: Momen Bagus

Pada dasarnya, CSR merupakan bentuk komitmen perseroan untuk ikut serta membangun ekonomi berkelanjutan demi peningkatan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat untuk semua.

Dodisutarma menyatakan DPR RI selaku pengawas, seharusnya melakukan tugasnya dengan baik bukan malah melakukan praktik politisasi CSR BUMN.

“IAAC mengecam keras sikap dan tindakan beberapa (oknum) anggota DPR RI yang secara terang-terangan meminta jatah penyaluran CSR BUMN ataupun diikutsertakan pada saat penyaluran CSR BUMN,” urainya nya.

Dengan demikian, IAAC meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turun tangan mengawasi potensi penyimpangan CSR BUMN terindikasi melalui praktek ‘minta jatah’ oleh oknum-oknum anggota DPR.

Demikian juga, dia meminta pimpinan parpol untuk berperan aktif mengingatkan para anggotanya yang terlibat tindakan memalukan tersebut.

Baca :  Jika KAMI Terlibat Demo Anarkis, Polri Tidak Perlu Sungkan-sungkan Tangkap Gatot Nurmantyo

lebih lanjut, dia juga meminta menteri dan para pejabat terkait untuk bisa mengelola BUMN untuk kepentingan bangsa dan kemakmuran rakyat.

“Jangan menjadikan BUMN sebagai ‘sapi perahan’ ataupun ‘pesanan politik’ bagi kepentingan dan keuntungan pihak-pihak tertentu,”pungkasnya.[jpnn/brz/nu]

Komentar

News Feed