oleh

Mayoritas Publik Setuju Pelatihan Kartu Prakerja Dihentikan

DEMOKRASI.CO.ID – Keputusan pemerintah untuk menghentikan pelatihan Kartu Prakerja sesuai dengan keinginan mayoritas publik. Hal itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis dan Pembangunan (LKSP) Astriana B Sinaga. Menurutnya, keputusan menghentikan program itu juga sejalan dengan hasil survei lembaganya yang memotret kecenderungan publik.

Berdasarkan hasik survei tersebut, kebanyakan responden  (61,94 persen) tidak setuju dengan program Kartu Prakerja. Sementara, yang sepakat 38,06 persen.

“Yang tidak setuju beralasan warga lebih membutuhkan bantuan tunai atau modal kerja (44,33 persen), pelatihan bisa diperoleh gratis online (28,79 persen), tidak ada perusahaan yang siap menampung (17,60 persen), pelatihan tidak jelas arahnya (1,69 ), celah korupsi baru (1,62 persen),” papar Astriana kepada wartawan, Minggu (5/7). Sebagaimana dikutip dari SINDONEWS.com (05/07/2020).

Baca :  Kemendagri Soal Pernyataan Tito: Jenazah Covid Dibakar Agar Virusnya Mati

Ia menambahkan, alasan lain  (3.76 persen) pemerintah harusnya membuka lapangan kerja baru, lebih baik fokus penanganan pandemi, tidak semua pengangguran dapat mengikuti, hanya pencitraan, bantuan pangan lebih prioritas, mendidik masyarakat malas bekerja, menguntungkan pihak tertentu, beda prioritas antar daerah, pelatihan sekaligus modal usaha.

Adapun alasan responden yang setuju dengan Kartu Prakerja adalah karena membantu korban PHK (46,46 persen), meningkatkan keterampilan (32,07 persen), melatih warga yang baru mencari kerja (20,33 persen). Alasan lain bentuk diperjelas, membantu pekerja sementara selama menganggur, membantu warga yang tidak berijazah mendapat pekerjaan, membuka lapangan kerja baru, memudahkan pendataan pencari kerja, penggunaannya harus sesuai tujuannya.[sindonews/aks/nu]

Komentar

News Feed