oleh

Mantap, Wantim MUI Minta RUU HIP Dicabut dari Prolegnas

DEMOKRASI.CO.ID – Dewan Pertimbangan (Wantim) MUI menyoroti berbagai dinamika dalam kehidupan nasional dan kebangsaan. Di antaranya pembahasan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) di DPR yang menyebabkan gelombang aksi, baik di Jakarta maupun kota-kota besar lainnya.

“Dewan Pertimbangan menyatakan dan memantapkan keyakinan tentang Pancasila sebagai dasar Negara dan falsafah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sudah final. Maka kami memantapkan hati untuk mengawal Pancasila dari setiap upaya untuk mengubahnya atau menafsirkan sepihak,” kata Ketua Wantim MUI, Prof Din Syamsuddin, Rabu (15/7).

Dewan Pertimbangan MUI, lanjut Din, menetapkan hati dan pikiran agar Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) dicabut dari Prolegnas. “Maka, upaya mengotak-atik Pancasila sebagaimana kesepakatan pada 18 Agustus 1945 adalah kontra produktif dan potensial menciptakan pertentangan dalam kehidupan bangsa,” ujarnya.

Baca :  Natalius Pigai Soroti Status Pegawai KPK Jadi ASN, Juga Kualifikasi Ali Mochtar Ngabalin Di KSP

Bersamaan dengan itu, Wantim juga meminta kepada DPR dan pemerintah agar tidak membuat peraturan dan perundangan yang tidak membawa kemaslahatan masyarakat dan hanya menguntungkan segelintir pengusaha saja, seperti RUU Omnibus Law dan UU Minerba. Hendaknya dua RUU ini ditinjau ulang demi kepentingan kedaulatan negara.

“Wantim MUI juga meminta pemerintah khususnya Kemenag dan Kemendikbud untuk tidak mengeluarkan kebijakan yang bertentangan dengan tujuan dan prinsip pendidikan terutama yang menekankan keimanan dan ketakwaan dan akhlak mulia. Maka kurikulum pendidikan agama tetap diberikan kepada peserta didik sesuai dengan agamanya oleh pendidik sesuai agama masing-masing,” katanya.

Sementara, dalam rangka pelaksanaan pendidikan dan pembelajaran dalam masa pandemi Covid 19, hendaknya pemerintah memberi perhatian sungguh-sungguh untuk menyelamatkan pendidikan nasional terutama di daerah terluar, terpencil, atau kawasan pedesaan. “Untuk itu infrastruktur pendidikan nasional seperti telekomunikasi, jaringan internet, dan lain sebagainya penting segera dibangun,” katanya.

Baca :  Duga Ada Makar Ideologi, FKP2B Tulis Surat Terbuka Tolak RUU BPIP

Sehubungan dengan dimunculkannya isu radikalisme kepada umat Islam, maka MUI meminta kepada semua pihak untuk tidak melakukan stigmatisasi dengan mengangkat isu radikalisme yang ditujukan kepada umat Islam. “Karena hal itu kontraproduktif bagi kehidupan nasional,” ujarnya. (IIS)

Komentar

News Feed