oleh

Mahfud Md: Pemerintah Tak Proses Laporan Dugaan Radikalisme Din Syamsuddin

DEMOKRASI News – Din Syamsuddin dilaporkan ke KASN karena dituduh sebagai tokoh radikal. Menjawab isu ini, Menko Polhukam Mahfud Md memastikan pemerintah tidak memproses laporan tersebut.

“Memang ada beberapa orang yang mengaku dari ITB, menyampaikan masalah Din Syamsuddin kepada Menteri PAN-RB Pak Tjahjo Kumolo. Pak Tjahjo mendengarkan saja, namanya ada orang minta bicara untuk menyampaikan aspirasi, ya didengar. Tapi pemerintah tidak menindaklanjuti, apalagi memroses laporan itu,” ujar Mahfud Md lewat akun Twitter-nya, Sabtu (13/2/2021).

Mahfud Md menegaskan pemerintah tidak pernah menganggap Din Syamsuddin radikal. Mahfud Md menilai Din Syamsuddin adalah sosok yang kritis, bukan radikal.

“Beliau kritis, bukan radikalis,” ujar Mahfud Md.

Baca :  Istana: Buzzer Bekerja Sendiri, Pemerintah Tak Bisa Apa-apa

Mahfud Md mencontohkan, Din Syamsuddin adalah pengusung moderasi agama. Din Syamsuddin sendiri pernah ditunjuk Presiden Jokowi sebagai Utusan Khusus Presiden untuk Dialog dan Kerja Sama Antaragama dan Peradaban.

“Pak Din itu pengusung moderasi beragama (Wasathiyyah Islam) yang juga diusung oleh pemerintah. Dia juga penguat sikap Muhammadiyah bahwa Indonesia adalah ‘Darul Ahdi Wassyahadah’,” kata Mahfud Md.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu mengatakan sejatinya, dua organisasi besar pemerintah, yakni Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, telah mengkampanyekan bahwa Pancasila sejalan dengan Islam. Sistem pemerintahan berdasarkan pancasila dipakai dua organisasi besar itu dengan istilah yang berbeda namun memiliki makna yang sama.

“Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama kompak mengkampanyekan bahwa NKRI berdasar Pancasila sejalan dengan Islam. Nahdlatul Ulama menyebut ‘Darul Mietsaq’, Muhammadiyah menyebut ‘Darul Ahdi Wassyahadah’,” tuturnya.

Baca :  Pakar Hukum Sebut Erick Thohir Langgar Hukum, Abaikan Perpres

Menurut Mahfud, Din Syamsuddin merupakan tokoh kuat pengusung konsep tersebut. Bahkan Mahfud menyebut dirinya sering kali berdiskusi dengan Din Syamsuddin di rumah Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla.

“Pak Din Syamsuddin dikenal sebagai salah satu penguat konsep ini. Saya sering berdiskusi dengan dia, terkadang di rumah Jusuf Kalla,” imbuhnya.

Sebelumnya, KASN buka suara terkait tindakan lanjutan atas laporan dari Gerakan Anti Radikalisme (GAR) Alumni ITB soal dugaan pelanggaran kode etik dan kode perilaku Din Syamsuddin.

Dari surat penjelasan Kementerian PAN-RB yang diterima detikcom bernomor B/23/SM.00.04/2021 dan dibubuhi tanda tangan Deputi Bidang SDM Aparatur Teguh Widjinarko menyebutkan bahwa laporan GAR ITB perihal kasus dugaan radikalisme ASN Din Syamsuddin tengah dikoordinasikan dengan Tim Satgas.

Baca :  7 Instruksi Jokowi untuk Polri, Nomor 5 Paling Dinantikan Rakyat

Komentar

News Feed