oleh

Kudeta Demokrasi Terjadi Berkali-kali, Rezim Ini Tak Layak Dilanjutkan

DEMOKRASI News – Di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo, kudeta terhadap demokrasi di Indonesia sudah terjadi berkali-kali.

Hal itu disampaikan analis sosial politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun menanggapi pengambilalihan Partai Demokrat di bawah kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang melibatkan Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Moeldoko.

Ubedilahpun membeberkan beberapa contoh sikap rezim Jokowi yang mencerminkan mengkudeta demokrasi. Di antaranya pelemahan KPK melalui revisi UU KPK dan tidak mendengarkan aspirasi rakyat tentang UU Omnibus Law.

“Sekelas NU dan Muhammadiyah yang menolak UU Omnibus Law tidak didengar suaranya. Termasuk KAMI atau gerakan-gerakan lainnya itu tidak didengar dan ratusan mahasiswa demo menolak juga tidak didengar. Saya kira ini satu bencana demokrasi dan fakta kudeta demokrasi,” kata Ubedilah dalam acara Sarasehan Kebangsaan ke-41 yang diselenggarakan DN-PIM bertajuk Menyoal KLB Partai Demokrat yang Beraroma Kudeta, Kamis (11/3).

Baca :  Moeldoko Ikut Kudeta Bukan Isapan Jempol, Andi Arief Beberkan Data Pertemuan Di Hotel The Hill Sibolangit

Hal tersebut ditambah dengan upaya pengambilalihan kepemimpinan Demokrat yang melibatkan KSP Moeldoko.

“Ini memperkuat satu analisis, sesungguhnya rezim ini melakukan kudeta demokrasi. Merusak tatanan demokrasi, dan kemudian membuat demokrasi menjadi tidak sehat,” jelas Ubedilah.

Masih kata Ubedilah, berdasarkan studi tentang demokrasi, dinamika politik, partai, banyaknya kasus yang terjadi dianggap bahwa rezim sudah tidak layak dilanjutkan dalam tata kelola negara.

Komentar

News Feed