oleh

Kontroversi Hukuman Mati Juliari & Edy Prabowo, ini Kata Eks Ketua KPK

DEMOKRASI News – Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Agus Rahardjo menyatakan tersangka Edhy Prabowo dan Juliari Peter Batubara yang terjerat kasus suap sebaiknya dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dan dikenai tindak pidana pencucian uang, ketimbang dihukum mati.

Edhy merupakan tersangka penerima suap terkait dengan perizinan ekspor benih lobster di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sementara Juliari menjadi tersangka penerima suap dalam pengadaan bantuan sosial di wilayah Jabodetabek pada tahun 2020.

“Saya termasuk yang berprinsip, hidup itu yang berhak mengambil, ya, yang memberi hidup. Oleh karena itu, hukuman maksimal yang lain pantas digunakan, yaitu hukuman seumur hidup dan diberlakukan TPPU kepada yang bersangkutan,” kata Agus dalam keterangan pers, Rabu (17/2/2021)

Baca :  Kata Jansen Sitindaon, Jonathan Sitohang Bunuh Majikan Di Malaysia Gara-gara Dihina

Namun, dia menyatakan bahwa dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi hukuman mati memang dimungkinkan.

“Undang-undangnya memungkinkan apabila syaratnya terpenuhi bisa diterapkan hukuman mati,” kata Agus.

Ia menilai pertimbangan hukuman mati mungkin dapat memberikan efek jera sehingga membuat seseorang takut melakukan korupsi.

“Mungkin pertimbangan penting lainnya efek pencegahan karena hukuman mati akan membuat orang takut/jera melakukan korupsi (deterrent effect),” katanya.

Sebelumnya, Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Edward Omar Sharif Hiariej menyebutkan dua mantan menteri yang tersandung kasus pidana korupsi di tengah masa pandemi Covid-19 layak dituntut hukuman mati.

Baca :  Skandal Djoko Tjandra, Komjak Minta Kejaksaan Transparan Tindak Jajarannya

“Bagi saya mereka layak dituntut dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang pemberatannya sampai pada pidana mati,” kata Eddy dalam acara Seminar Nasional “Telaah Kritis terhadap Arah Pembentukan dan Penegakan Hukum pada Masa Pandemi” yang berlangsung secara virtual, dipantau di Yogyakarta, Selasa (16/2).

Komentar