oleh

Komnas HAM Dinilai Tak Mampu Lindungi Hak Asasi Orang Asli Papua

DEMOKRASI News – Lembaga Bantuan Hukum Papua menilai Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM RI tak mampu melindungi hak orang asli Papua. Hal itu menanggpai pernyataan Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik yang disebut melanggar Kode Etik Pegawai Komnas HAM RI Serta ertentangan dengan tujuan pembentukan Komnas HAM.

Menurut Direktur LBH Papua, Emanuel Gobay pada prinsipnya perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah sebagaimana diatur pada pasal 28I ayat (4), UUD 1945. Dalam rangka menjalankan fungsi Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia pemerintah telah membentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Komnas HAM RI).

“Untuk diketahui bahwa secara umum tujuan pembentukan Komnas HAM adalah meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuannya berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan (Pasal 75 huruf b, UU Nomor 39 Tahun 1999),” katanya melalui siaran persnya, Sabtu (20/2/2021).

Baca :  325 TKA China Tiba di Bintan Kepri, Akan Kerja Selama 6 Bulan

Dia juga menjelaskan secara khusus Komnas HAM dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan perlindungan hak asasi manusia guna mendukung terwujudnya tujuan pembangunan nasional yaitu pembangunan Manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya seperti tertuang dalam Pasal 4 Huruf b, Keppres Nomor 50 Tahun 1993).

Komentar

News Feed