oleh

Ketua KPK Firli Bahuri Hanya Disanksi Teguran Tertulis Atas Penggunaan Helikopter Mewah

DEMOKRASI News – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri, dijatuhi sanksi ringan. Firli hanya mendapat teguran tertulis, karena menggunakan helikopter mewah dalam perjalanan pribadinya.

Dewan Pengawas KPK yang dibacakan pada Kamis (24/09) dalam siaran langsung secara daring, Kamis (24/09) siang melansir putusan yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat dan pegiat anti korupsi.

Firli Bahuri disebut melanggar kode etik lantaran menggunakan helikopter untuk kegiatan pribadi ke Baturaja, Sumatera Selatan pada Juni 2020 lalu.

“Menghukum terperiksa dengan sanksi ringan berupa teguran tertulis dua, yaitu agar terperiksa tidak mengulangi perbuatannya,” kata Ketua Dewan Pengawas KPK, Tumpak Panggabean, dalam amar putusannya.

Dia melanjutkan, “agar terperiksa sebagai Ketua KPK senantiasa menjaga sikap dan perilaku dengan mentaati larangan dan kewajiban yang diatur dalam kode etik dan pedoman perilaku KPK,” ujar Tumpak.

Baca :  KPK Selamatkan Uang Negara Rp79 Triliun, Begini Komentar Wakil Ketua DPR

Menanggapi putusan itu, Ketua KPK Firli Bahuri meminta maaf kepada masyarakat.

“Saya pada kesempatan hari ini saya memohon maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia yang mungkin tidak nyaman,” kata Firli dalam proses sidang tersebut.

“Semua saya kerjakan untuk kemudahan tugas saya dan bukan untuk kemewahan. Gaji saya cukup untuk itu membayar sewa heli dan ini bukan hidup mewah, semua biaya saya bayar sendiri,” jelas Firli Bahuri.

Dia juga menyatakan menerima putusan tersebut dan berjanji tidak mengulanginya.

Dalam pertimbangannya, Dewan Pengawas KPK menilai Firli tidak menyadari perbuatan yang dilakukannya tersebut telah melanggar kode etik.

Adapun hal yang meringankan, kata Tumpak, Firli belum pernah dihukum pelanggaran kode etik.

Firli dinilai terbukti melanggar Pasal 4 Ayat (1) huruf n dan Pasal 8 Ayat (1) huruf f Peraturan Dewan Pengawas KPK Nomor: 02 Tahun 2020 tentang penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku KPK.

Baca :  Kuasa Hukum FPI: Omongan Boedi Djarot Mirip Orang Bodoh Tak Mengerti Hukum

“Menyatakan terperiksa terbukti bersalah melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku,” kata Tumpak.

Dewan Pengawas KPK menyatakan, Firli tidak mengindahkan kewajiban untuk menyadari bahwa seluruh sikap dan tindakannya selalu melekat dalam kapasitasnya sebagai insan KPK.

Firli juga dinilai tidak menunjukkan keteladanan dalam tindakan dalam perilaku sehari-hari yang diatur dalam Pasal 4 Ayat (1) huruf n dan Pasal 8 Ayat (1) huruf f Peraturan Dewan Pengawas KPK Nomor: 02 Tahun 2020 tentang penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku KPK.

Kasus dugaan pelanggaran kode etik oleh Firli dilaporkan ke Dewan Pengawas KPK, atau Dewas KPK, oleh Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) pada Juni 2020 lalu.

Dugaan pelanggaran kode etik oleh Ketua KPK, Firli Bahuri, terkait laporan dugaan gaya hidup mewah, dipandang sebagai hal baru dalam sejarah lembaga tersebut.

Baca :  Firli Bahuri Sebut KPK Perlu Didukung Kekuatan Yang Memadai Untuk Wujudkan Keinginan Jokowi

Sebelumnya, para pegiat anti korupsi menuntut agar Firli dikenai sanksi berat dalam sidang pelanggaran kode etik tersebut.

Tidak seperti sidang-sidang terdahulu, sidang etik pertama Dewan Pengawas KPK sejak dilantik pada Desember 2019 ini dilakukan tertutup, meskipun keputusannya akan disampaikan ke media massa, katanya.

“Sekarang KPK menghadapi kasus yang melibatkan ketua KPK langsung. Sebaiknya Dewan Pengawas ini tidak menyimpang dari jiwa, peraturan kode etik KPK, tidak menyimpang dari aspirasi para pegawai KPK, dan sekaligus menghormati hak moral publik,” kata mantan Ketua KPK Busyro Muqoddas.(EP/BBC)

Komentar

News Feed