oleh

Kemenag dan Rektor UIII Angkat Suara soal Gugatan RRI

DEMOKRASI News – Kementerian Agama dan Rektor Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) merespons gugatan yang diajukan anggota Dewan Pengawas Radio Republik Indonesia (RRI) Frederik Ndolu ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait alih fungsi lahan milik RRI yang kini dibangun UIII.

Kuasa Hukum Menteri Agama, Ibnu Anwarudin membantah bila pihaknya melanggar hukum saat membangun UIII di lahan RRI tersebut. Pasalnya, alih status lahan seluas 142 hektar di Cimanggis, Depok kepada Kementerian Agama itu sudah dilakukan sesuai prosedur yang berlaku.

“Sudah sesuai dengan PP 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Jadi tidak benar kalau Kementerian Agama melakukan perbuatan melawan hukum,” kata Ibnu kepada CNNIndonesia.com, Kamis (7/1).

Baca :  Menag: Punya Pemikiran Khilafah Jangan Diterima Jadi ASN

Ibnu turut mengkritik salah satu substansi gugatan Fredrik yang menyatakan ada pemindahtanganan aset LPP RRI kepada Kementerian Agama. Menurutnya, substansi gugatan itu sangat keliru.

Terkait Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111 tahun 2016 tentang Tata Cara Pemindahtanganan Barang Milik Negara, ia mengatakan seharusnya Fredrik bisa membedakan terkait definisi pemindahtanganan dan definisi pengalihan status penggunaan.

“Kalau pemindahtanganan itu berarti telah beralih status kepemilikannya. Ini sama sekali tidak beralih status kepemilikannya. BMN tersebut tetap milik negara, hanya dialihkan penggunaannya dari LPP RRI kepada Kementerian Agama,” kata dia.

Lebih lanjut, Ibnu menilai penggunaan lahan yang berstatus BMN itu atas persetujuan Kementerian Keuangan melalui Surat Menteri keuangan nomor S-422/MK.6/2016.

Baca :  Denny Siregar tak Juga Diperiksa, Ini Langkah Ponpes Tasik

Komentar

News Feed