Mantan Panglima TNI Jenderal (purn) Moeldoko terpilih menjadi ketua umum Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB). Menanggapi hal itu, DPD Partai Demokrat Jawa Barat menilai, hasil putusan KLB Partai Demokrat yang digelar di Sumatera Utara itu adalah sesuatu yang mengerikan dan bahkan menjadi tragedi politik.
Kategori: Headline
Moeldoko Jadi Ketum versi KLB, AHY: Saya Ketum Demokrat yang Sah
Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY langsung menanggapi penunjukan Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko sebagai ketua umum Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) yang digealr di Sumatera Utara (Sumut). AHY menegaskan, dia tidak mengakui mantan Panglima TNI tersebut sebagai ketum Partai Demokrat, karena hanya dia yang menjadi Ketum yang sah.
Masuk Bursa KLB Demokrat, Kang Emil: Saya Dukung AHY, Jangan Diganggu
Polemik di tubuh Partai Dmeokrat belum usai. Wacana Kongres Luar Biasa (KLB) pun makin gencar digaungkan, bahkan sejumlah nama digadang-gadang masuk dalam bursa KLB tersebut, seperti Ridwan Kamil.
Disorot Publik, Polisi Langsung Gugurkan Status Tersangka 6 Laskar FPI
Enam anggota laskar FPI tewas karena diduga terlibat dalam penyerangan terhadap polisi di Tol Jakarta-Cikampek KM50 baru saja ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Bareskrim Polri. Langkah polisi itu pun langsung disorot publik, karena menetapkan tersangka terhadap orang yang sudah meninggal.
Jokowi Gaungkan Benci Produk Asing, Mendag Lutfi Siapkan Aturan
Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi merespons permintaan Presiden Jokowi untuk menggaungkan benci produk asing atau luar negeri dan mengajak untuk mencintai produk dalam negeri.
Moeldoko Ikut Kudeta Bukan Isapan Jempol, Andi Arief Beberkan Data Pertemuan Di Hotel The Hill Sibolangit
Tudingan Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Jenderal (Purn) Moeldoko ikut dalam gerakan kudeta Partai Demokrat bukan isapan jempol semata.
Perkuat Sinergi, Kabareskrim Agus Andrianto Temui Pimpinan KPK
Sinergitas antarlembaga yang terkait langsung dengan pemberantasan korupsi sudah seharusnya terus ditingkatkan.
5 Fakta Jokowi Cabut Perpres Investasi Miras
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencabut Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal. Dalam beleid tersebut, poin yang menjadi sorotan sejumlah pihak adalah soal investasi miras.
Ribuan Anak Buah Mayjen TNI Dudung Disuntik Vaksin Sinovac
Panglima Kodam Jaya/Jayakarta, Mayjen TNI Dudung Abdurachman hari ini meninjau langsung pelaksanaan vaksinasi COVID-19 yang dilaksanakan oleh seluruh personel Kodam Jaya/Jayakarta secara serentak di delapan titik yang berbeda.
PAN Siapkan Bima Arya hingga Pasha Ungu di Pemilu dan Pilkada 2024
Partai Amanat Nasional (PAN) sudah mempersiapkan kader mereka untuk maju bertarung di pemilihan kepala daerah dan calon legislatif pada Pemilu serentak 2024. Sejumlah nama seperti Bima Arya, Desi Ratnasari, Eko Patrio, hingga Pasha Ungu digadang-gadang bakal maju.
Berantas Korupsi, 27 BUMN Teken Kerja Sama dengan KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan 27 perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) di Kantor KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa, 2 Maret 2021. Perjanjian ini terkait Penanganan Pengaduan dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi melalui Whistleblowing System (WBS) terintegrasi.
Wakil Ketua MPR Minta Jokowi Segera Cabut Perpres Miras
Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wapres Ma’ruf Amin segera mengambil sikap terkait legalisasi industri minuman keras.
- Sebelumnya
- 1
- 2
- 3
- 4
- …
- 74
- Berikutnya