oleh

Kasus Pelanggaran HAM di Nduga, Ini Rekomendasi Penting Untuk Jokowi

DEMOKRASI News – Tim investigasi kasus Nduga menegaskan, Presiden Joko Widodo sebagai pimpinan negara segera menyelesaikan kasus pelanggaran hak asasi manusia di kabupaten Nduga yang terjadi sejak awal Desember 2018.

Dilansir dari Suarapapua, Sabtu (2/1/2020), hal tersebut dikemukakan Theo Hesegem, direktur eksekutif Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua, salah satu anggota tim investigasi kasus Nduga.

“Presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo harus segera menarik pasukan non organik dari Papua, khususnya di kabupaten Nduga. Hal ini karena masyarakat sipil selalu menjadi korban penembakan hingga nasip warga sipil yang meninggal di daerah pengungsian masih diabaikan negara, bahkan dianggap tidak ada nilai kemanusiaan,” bebernya.

Baca :  Kapolri Geram Polisi Dihadang, FPI: Kan Bisa Masuk

Tim investigasi terdiri dari Pemkab Nduga, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Nduga, Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, dan Tokoh Perempuan.

Komentar

News Feed