oleh

Kasus Korupsi Benur KKP Berimbas ke Pilkada Tangsel, ICW: Lucu dan Bikin Ironis

DEMOKRASI News – Operasi tangkap tangan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, bakal mengancam peta politik di Pilkada Tangsel 2020.

Direktur Kajian Politik Nasional Adib Miftahul mengatakan, jika menelisik dari data milik Indonesia Corruption Watch (ICW) beberapa waktu lalu, nama Rahayu Saraswati yang juga sebagai kader Gerindra yang kini menjadi calon Wakil Wali Kota Tangsel berpasangan dengan Muhamad, disebut atau setidaknya ramai diduga sebagai pihak yang menikmati kemudahan izin lobster, yang kebetulan menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan dan merupakan rekan satu partai yakni Gerindra.

“Ini menarik sekaligus lucu juga ironis, jika memang sampai terjadi dan benar akan informasi tersebut, karena dampaknya bisa dirasakan dalam sekejap pada pertarungan politik di Tangerang Selatan,” ujar Adib, Rabu (25/11/2020).

Adib menuturkan, meski secara yuridikasi titik peristiwa penangkapan di Bandara Soekarno-Hatta dan kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan berada di Jakarta, namun gelombang dari peristiwa ini berangkat dari satu partai.

“Saya tidak mendoakan atau memprediksi, hanya membaca data informasi milik ICW yang menyebutkan adanya dugaan keterkaitan antara pengurus partai tertentu dalam kementerian tersebut berkaitan dengan kuota tertentu,” jelasnya.

Menurut Adib, jika rangkaian dugaan keterlibatan kader partai politik dalam hal kuota benur ini sangat disayangkan, karena seorang menteri tersebut berasal dari partai yang sama dengan sang calon wakil wali kota di Tangsel.

“Suka atau tidak suka, ini berimbas telak ke nama Rahayu. Ingat Pilkada Tangsel, cita rasa nasional loh. Elit politik tingkat pusat turun ke Tangsel, dan menjadi perhatian nasional. Dan ini jelas akan mempengaruhi elektoral calon paslon nomor 1 itu, khususnya Rahayu yang diusung oleh Gerindra,” katanya.

Adib mengingatkan, jika Gerindra merupakan salah satu partai yang sangat konsisten dalam menyuarakan pemberantasan korupsi dan sangat mendapat kepercayaan tinggi dari rakyat.

“Gembar gembor perubahan anti korupsi dan nepotisme akan dimaknai hanya jargon semata. Masyarakat hanya akan menilai hanya janji manis. Politik ya hanya perebutan kekuasaan, setelah itu bagi bagi kekuasaan,” tuturnya.

Jelang masa pencoblosan pemilihan wali kota dan wakil wali kota yang hanya tinggal beberapa hari lagi, rakyat Tangsel butuh penjelasan akan peristiwa yang mendera Kementerian Kelautan dan Perikanan tersebut.

“Saya kira Rahayu Saraswati harus menjelaskan soal ini kepada publik Tangsel. Jangan diam saja seperti selama ini. Karena kalau diam saja nanti dimaknai bahwa betul dia menikmati kemudahan ekspor lobster melalui perusahaan yang nama dia disebut salah satu menjadi petinggi di PT tersebut, yang diduga menikmati previllage atau kemudahan izin lobster ini diduga sarat nepotisme begitu. Penjelasan yang komprehensif bahwa posisi dia clear sangat dibutuhkan guna menatap 14 hari kedepan yang sangat menentukan,” paparnya.

Baca :  Simpati Publik Kembali Hilang, Jagoan-Jagoan Gerindra Di Pilkada Diprediksi Keok

Sementara, Rahayu Saraswati mengatakan, dirinya masih menunggu kepastian dari partai terkait kasus yang menjerat Menteri KKP Edhy Prabowo.

“Saya masih menunggu kepastian soal kasusnya sih. Tapi kita belum ada instruksi dan belum ada kabar. Jadi saya belum bisa berkomentar. Saya pun baru dengarnya tadi pagi, dari berita,” kata Saraswati.

Saraswati menambahkan terkait kasus benur tersebut, tidak ada kaitannya dengan partai.

“Enggak ada hubungannya (dengan Partai Gerindra), karena kan bisa saja dia ini sebagai individu kalau memang terbukti yak. Karena saat ini masih ada azas praduga tidak bersalah,” jelasnya.

Terkait kasus yang menimpa Edhy Prabowo, menurut Saraswati, dirinya tak bisa memberikan pernyataan terhadap suara dan proses saat Pilkada Tangsel nanti.

“Saya enggak bisa mengasumsikan itu lah. Kita lihat saja nanti,” katanya.[

Operasi tangkap tangan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, bakal mengancam peta politik di Pilkada Tangsel 2020.

Direktur Kajian Politik Nasional Adib Miftahul mengatakan, jika menelisik dari data milik Indonesia Corruption Watch (ICW) beberapa waktu lalu, nama Rahayu Saraswati yang juga sebagai kader Gerindra yang kini menjadi calon Wakil Wali Kota Tangsel berpasangan dengan Muhamad, disebut atau setidaknya ramai diduga sebagai pihak yang menikmati kemudahan izin lobster, yang kebetulan menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan dan merupakan rekan satu partai yakni Gerindra.

“Ini menarik sekaligus lucu juga ironis, jika memang sampai terjadi dan benar akan informasi tersebut, karena dampaknya bisa dirasakan dalam sekejap pada pertarungan politik di Tangerang Selatan,” ujar Adib, Rabu (25/11/2020).

Adib menuturkan, meski secara yuridikasi titik peristiwa penangkapan di Bandara Soekarno-Hatta dan kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan berada di Jakarta, namun gelombang dari peristiwa ini berangkat dari satu partai.

“Saya tidak mendoakan atau memprediksi, hanya membaca data informasi milik ICW yang menyebutkan adanya dugaan keterkaitan antara pengurus partai tertentu dalam kementerian tersebut berkaitan dengan kuota tertentu,” jelasnya.

Menurut Adib, jika rangkaian dugaan keterlibatan kader partai politik dalam hal kuota benur ini sangat disayangkan, karena seorang menteri tersebut berasal dari partai yang sama dengan sang calon wakil wali kota di Tangsel.

“Suka atau tidak suka, ini berimbas telak ke nama Rahayu. Ingat Pilkada Tangsel, cita rasa nasional loh. Elit politik tingkat pusat turun ke Tangsel, dan menjadi perhatian nasional. Dan ini jelas akan mempengaruhi elektoral calon paslon nomor 1 itu, khususnya Rahayu yang diusung oleh Gerindra,” katanya.

Adib mengingatkan, jika Gerindra merupakan salah satu partai yang sangat konsisten dalam menyuarakan pemberantasan korupsi dan sangat mendapat kepercayaan tinggi dari rakyat.

Baca :  KPK Bisa Gugurkan Hukuman Mati Untuk Mensos Juliari, Begini Caranya

“Gembar gembor perubahan anti korupsi dan nepotisme akan dimaknai hanya jargon semata. Masyarakat hanya akan menilai hanya janji manis. Politik ya hanya perebutan kekuasaan, setelah itu bagi bagi kekuasaan,” tuturnya.

Jelang masa pencoblosan pemilihan wali kota dan wakil wali kota yang hanya tinggal beberapa hari lagi, rakyat Tangsel butuh penjelasan akan peristiwa yang mendera Kementerian Kelautan dan Perikanan tersebut.

“Saya kira Rahayu Saraswati harus menjelaskan soal ini kepada publik Tangsel. Jangan diam saja seperti selama ini. Karena kalau diam saja nanti dimaknai bahwa betul dia menikmati kemudahan ekspor lobster melalui perusahaan yang nama dia disebut salah satu menjadi petinggi di PT tersebut, yang diduga menikmati previllage atau kemudahan izin lobster ini diduga sarat nepotisme begitu. Penjelasan yang komprehensif bahwa posisi dia clear sangat dibutuhkan guna menatap 14 hari kedepan yang sangat menentukan,” paparnya.

Sementara, Rahayu Saraswati mengatakan, dirinya masih menunggu kepastian dari partai terkait kasus yang menjerat Menteri KKP Edhy Prabowo.

“Saya masih menunggu kepastian soal kasusnya sih. Tapi kita belum ada instruksi dan belum ada kabar. Jadi saya belum bisa berkomentar. Saya pun baru dengarnya tadi pagi, dari berita,” kata Saraswati.

Saraswati menambahkan terkait kasus benur tersebut, tidak ada kaitannya dengan partai.

“Enggak ada hubungannya (dengan Partai Gerindra), karena kan bisa saja dia ini sebagai individu kalau memang terbukti yak. Karena saat ini masih ada azas praduga tidak bersalah,” jelasnya.

Terkait kasus yang menimpa Edhy Prabowo, menurut Saraswati, dirinya tak bisa memberikan pernyataan terhadap suara dan proses saat Pilkada Tangsel nanti.

“Saya enggak bisa mengasumsikan itu lah. Kita lihat saja nanti,” katanya.[

Operasi tangkap tangan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, bakal mengancam peta politik di Pilkada Tangsel 2020.

Direktur Kajian Politik Nasional Adib Miftahul mengatakan, jika menelisik dari data milik Indonesia Corruption Watch (ICW) beberapa waktu lalu, nama Rahayu Saraswati yang juga sebagai kader Gerindra yang kini menjadi calon Wakil Wali Kota Tangsel berpasangan dengan Muhamad, disebut atau setidaknya ramai diduga sebagai pihak yang menikmati kemudahan izin lobster, yang kebetulan menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan dan merupakan rekan satu partai yakni Gerindra.

“Ini menarik sekaligus lucu juga ironis, jika memang sampai terjadi dan benar akan informasi tersebut, karena dampaknya bisa dirasakan dalam sekejap pada pertarungan politik di Tangerang Selatan,” ujar Adib, Rabu (25/11/2020).

Adib menuturkan, meski secara yuridikasi titik peristiwa penangkapan di Bandara Soekarno-Hatta dan kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan berada di Jakarta, namun gelombang dari peristiwa ini berangkat dari satu partai.

Baca :  Nelayan Pantura Demo Menteri KKP Edhy Prabowo: Pak Menteri, Cantrang Itu Merusak!

“Saya tidak mendoakan atau memprediksi, hanya membaca data informasi milik ICW yang menyebutkan adanya dugaan keterkaitan antara pengurus partai tertentu dalam kementerian tersebut berkaitan dengan kuota tertentu,” jelasnya.

Menurut Adib, jika rangkaian dugaan keterlibatan kader partai politik dalam hal kuota benur ini sangat disayangkan, karena seorang menteri tersebut berasal dari partai yang sama dengan sang calon wakil wali kota di Tangsel.

“Suka atau tidak suka, ini berimbas telak ke nama Rahayu. Ingat Pilkada Tangsel, cita rasa nasional loh. Elit politik tingkat pusat turun ke Tangsel, dan menjadi perhatian nasional. Dan ini jelas akan mempengaruhi elektoral calon paslon nomor 1 itu, khususnya Rahayu yang diusung oleh Gerindra,” katanya.

Adib mengingatkan, jika Gerindra merupakan salah satu partai yang sangat konsisten dalam menyuarakan pemberantasan korupsi dan sangat mendapat kepercayaan tinggi dari rakyat.

“Gembar gembor perubahan anti korupsi dan nepotisme akan dimaknai hanya jargon semata. Masyarakat hanya akan menilai hanya janji manis. Politik ya hanya perebutan kekuasaan, setelah itu bagi bagi kekuasaan,” tuturnya.

Jelang masa pencoblosan pemilihan wali kota dan wakil wali kota yang hanya tinggal beberapa hari lagi, rakyat Tangsel butuh penjelasan akan peristiwa yang mendera Kementerian Kelautan dan Perikanan tersebut.

“Saya kira Rahayu Saraswati harus menjelaskan soal ini kepada publik Tangsel. Jangan diam saja seperti selama ini. Karena kalau diam saja nanti dimaknai bahwa betul dia menikmati kemudahan ekspor lobster melalui perusahaan yang nama dia disebut salah satu menjadi petinggi di PT tersebut, yang diduga menikmati previllage atau kemudahan izin lobster ini diduga sarat nepotisme begitu. Penjelasan yang komprehensif bahwa posisi dia clear sangat dibutuhkan guna menatap 14 hari kedepan yang sangat menentukan,” paparnya.

Sementara, Rahayu Saraswati mengatakan, dirinya masih menunggu kepastian dari partai terkait kasus yang menjerat Menteri KKP Edhy Prabowo.

“Saya masih menunggu kepastian soal kasusnya sih. Tapi kita belum ada instruksi dan belum ada kabar. Jadi saya belum bisa berkomentar. Saya pun baru dengarnya tadi pagi, dari berita,” kata Saraswati.

Saraswati menambahkan terkait kasus benur tersebut, tidak ada kaitannya dengan partai.

“Enggak ada hubungannya (dengan Partai Gerindra), karena kan bisa saja dia ini sebagai individu kalau memang terbukti yak. Karena saat ini masih ada azas praduga tidak bersalah,” jelasnya.

Terkait kasus yang menimpa Edhy Prabowo, menurut Saraswati, dirinya tak bisa memberikan pernyataan terhadap suara dan proses saat Pilkada Tangsel nanti.

“Saya enggak bisa mengasumsikan itu lah. Kita lihat saja nanti,” katanya.[Psid]

Komentar