oleh

Jumlah Halaman UU Cipta Kerja Berubah Lagi, Mardani PKS: Wajar Rakyat Tak Percaya Pemerintah

DEMOKRASI News – Jumlah halaman Omnibus Law Cipta Kerja lagi-lagi berubah. Hal itu akhirnya kembali memicu polemik.

Hal ini jelas membuat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah semakin runtuh.

Padahal, UU sapu jagat itu jelas-jelas kembali mengalami revisi kendati sudah disahkan oleh DPR RI dan Pemerintah.

Demikian disampaikan Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera dalam keterangannya kepada wartawan, Jumat (23/10/2020).

“Ini kian membingungkan dan kian menurunkan kepercayaan publik kepada Pemerintah,” kata Mardani.

Anggota Komisi II DPR RI ini menganggap, revisi tersebut makin menunjukkan ketidakprofesionalan Pemerintah dalam membuat UU.

“Bukan proses yang menunjukkan sikap profesional. Padahal ruang lingkup terdampaknya sangat luas,” ujar Mardani.

Baca :  PKS Heran Istana Anggap Pembubaran Gugus Tugas Cuma “Ganti Baju” Saja: Apa Urgensinya Kalau Gitu?

Karena itu, maka bukan hal yang mengejutkan jika kemudian masyarakat makin meragukan Pemerintah.

“Wajar jika publik kian bertanya dan ragu. Pimpinan DPR dan perwakilan pemerintah mesti menjelaskan bersama apa yang terjadi,” tandasnya.

Untuk diketahui, jumlah halaman Omnibus Law Cipta Kerja kembali berubah.

Sebelumya, jumlah halaman draft final UU sapu jagat itu adalah 812 saat diserahkan DPR kepada Pemerintah.

Namun, jumlah halaman yang diserahkan Pemerintah kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan PP Muhammdiyah jauh lebih banyak.

Tercatat, jumlah halaman Omnibus Law yang diserahkan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno itu berjumlah 1.187 halaman.

Kepada wartawan, Pratikno menjelaskan, substansi naskah final UU tidak bisa dipandang dari jumlah halaman.

Baca :  Sentil Menag Fachrul Razi, Fahri Hamzah: Lapor Pak Menteri, Di Masjid Saya Banyak Orang Good Looking

Sebab, kata dia, naskah yang sama jika format penulisan diubah, maka akan menghasilkan jumlah halaman yang berbeda pula.

Demikian disampaikan Pratikno kepada wartawan melalui keterangan tertulisnya, Kamis (22/10/2020).

“Setiap naskah UU yang akan ditandatangani Presiden dilakukan dalam format kertas Presiden dengan ukuran yang baku,” jelasnya.

Sebelum disampaikan kepada Presiden, kata dia, setiap naskah final UU selalu dilakukan penyesuaian ulang.

Pengecekan teknis terlebih dahulu dilakukan Kemensesneg atas persetujuan Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas agar siap diundangkan.

“Setiap item perbaikan teknis yang dilakukan, seperti typo dan lain-lain. Semuanya dilakukan atas persetujuan pihak DPR, yang dibuktikan dengan paraf Ketua Baleg,” terangnya.

Namun, dia menegaskan, perbedaan halaman ini tidak berarti substansi UU Ciptaker berubah.

Baca :  Mantu Jokowi Tarung Pilkada, Hinca Pandjaitan Minta Kapolri Perintahkan Anak Buahnya Netral

Substansi naskah yang diserahkan DPR ke pemerintah sama seperti yang diserahkan jajaran Kemensesneg ke Muhammadiyah.

“Substansi dalam format yang disiapkan Kemensesneg sama dengan naskah yang disampaikan oleh DPR kepada Presiden,” tegas dia.[PSID]

Komentar

News Feed