oleh

Jokowi Izinkan Investasi Miras di Bali-NTT-Sulut-Papua, PKS Minta Batalkan

DEMOKRASI News – PKS menyesalkan peraturan presiden (perpres) yang dikeluarkan Presiden Jokowi terkait investasi minuman keras (miras) di Bali, Nusa Tenggara Timur (NTT), Sulawesi Utara (Sulut), hingga Papua. PKS menilai hal tersebut kontradiktif dengan keinginan Jokowi membangun sumber daya manusia (SDM).

“Ini menyedihkan. Kian kontradiktif dengan keinginan membangun SDM yang digaungkan Pak Jokowi,” kata Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera kepada wartawan, Sabtu (27/2/2021).

Mardani mengatakan dampak minuman keras lebih banyak mudarat daripada manfaatnya. Karena itu, kata dia, kebijakan ini kontraproduktif dengan keinginan Jokowi membangun SDM.

“Dampak miras jauh lebih banyak mudarat (keburukannya) ketimbang manfaatnya. Ini kebijakan yang kontraproduktif dengan orientasi Pak Jokowi membangun dan memprioritaskan SDM,” ujarnya.

Baca :  Zulhas Siap Jadi Mentor Gibran, RR: Kok Terjerembab Semakin Dalam Ya?

Mardani memastikan PKS menolak perpres yang memuat miras ini. Dia juga mengajak semua pihak ikut membatalkan dengan menguji peraturan presiden ini.

“PKS menolak dan menyesalkan perpres yang memuat ini. Dan mengajak semua pihak ikut membatalkan peraturan ini. Aksi mengujinya dapat dilakukan,” ucapnya.

Lebih lanjut, dalam cuitannya, Mardani juga mengungkap pelonggaran izin industri miras ini akan membahayakan generasi muda bangsa. Menurutnya, Jokowi hanya memperhatikan investasi dan mengabaikan aspek sosial dan keamanan.

“Pelonggaran izin industri miras membahayakan generasi muda bangsa. Memang negara perlu investasi, tapi jangan yang membahayakan masa depan bangsa. Kebijakan ini jelas hanya memperhatikan kepentingan ekonomi & investasi (pembisnis) tapi mengabaikan aspek sosial & keamanan,” tulis Mardani melalui akun twitternya @MardaniAliSera.

Baca :  Ketua Pengurus IDe: Keculasan & Kerusakan Diperlihatkan Rezim Jokowi

Seperti diketahui, Presiden Jokowi meneken Perpres Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal. Di sini, diatur juga soal penanaman modal untuk minuman beralkohol.

Komentar

News Feed