oleh

JK Tak Percaya Pada Itikad Baik Jokowi Minta Dikritik

DEMOKRASI News – Ketika tokoh sekelas mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) mempertanyakan cara merespons keinginan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk dikritik tanpa harus berurusan dengan aparat keamanan, menunjukkan kalau kepercayaan publik terhadap pemerintah makin luntur.

“Artinya JK pun tak percaya pada itikad baik Jokowi. Sambutan pada acara Ombudsman hanya basa basi, menyesuaikan diri dengan fungsi Ombudsman,” kata pemerhati politik, M Rizal Fadillah, kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (15/2).

Menurut Rizal, UU ITE itu serupa dengan UU Anti Subversi pada era Orde Baru (Orba). Bahkan, kini lebih terkepung lagi dengan penafsiran luas UU Anti Diskriminasi, UU Kekarantinaan Kesehatan, hingga KUHP soal penghasutan dapat diterapkan.

Baca :  Wajah Masam Jokowi Jadi Sorotan, Warganet: Kenapa Harus Marah, Pak?

“Artinya kritik dapat dibiaskan dengan hate speech (ujaran kebencian), hoax, penghasutan, bahkan makar,” sesalnya.

Sehingga Rizal menilai ungkapan Presiden Jokowi tidak mudah untuk diterima sebagai goodwill perubahan sikap Pemerintah tentang demokrasi di Indonesia.

Lebih jauh, Rizal berpandangan kalau demokrasi di Indonesia masih terkendala, terkendali, bahkan terpimpin. Civil society masih jauh dari harapan. Menunjukkan superioritas penguasa.

Komentar

News Feed