oleh

ICW: Kemenkumham Jangan Terlalu Bangga Tangkap Maria Pauline, Masih Banyak Buronan Kelas Kakap Berkeliaran di Luar Negeri

DEMOKRASI.CO.ID – Indonesia Corrupotion Watch (ICW) meminta Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) meningkatkan kinerjanya dalam mengungkapkan kasus buronan.

Pasalnya, masih banyak pekerjaan Kemekumham yang belum tuntas mengungkapkan kasus hukum di Indonesia.

Ia mengatakan, dalam waktu dua puluh tahun terkahir ICW mencatat ada 40 buronan kelas kakap yang masih belum berhasil ditangkap oleh penegak hukum.

Demikian disampaikan oleh Kurnia Ramdhana dalam keterangannya kepada wartawan, Jakarta, Sabtu (11/7/2020).

Kurnia mengatakan, hingga sekarang mayoritas buronan tersebut diketahui berada di luar negeri.

“Ini merupakan tugas Kemekumham untuk menangkap para buronan itu dengan jalur formal, melalui mutual legal assistance atau pun perjanjian ekstradisi antar negara,” tegasnya.

Baca :  Salahkan Kejagung, Ini Alasan Brigjen Nugroho Wibowo Hapus Red Notice Djoko Tjandra

Oleh karena itu, lanjut Kurnia, Yasonna Loaly jangan terlalu larut dalam keberhasilannya menangkap, Maria Pauline Lumowa.

Sebab, masih masih banyak persoalan terkait dengan penegak hukum yang harus diselesaikan.

“Seperti misalnya, masalah buronan politisi PDI-Perjuangan, Harun Masiku yang belum berhasil diringkus penegak hukum,” pungkasnya.

Sebelumnya, Kemenkumham berhasil membawa pulang buronan kasus pembobolan kas Bank BNI cabang Kebayoran Baru lewat Letter of Credit (L/C) fiktif, Maria Pauline Lumowa, melalui ekstradisi dari Serbia.

“You can run but you cannot hide (Anda bisa melarikan diri tapi tidak bisa bersembunyi),” kata Yasonna di Jakarta, Kamis (9/7).

Maria melarikan diri selama 17 tahun. Dalam penanganan kasusnya, berbagai macam upaya telah dilakukan oleh Pemerintah RI agar berhasil memproses hukum Maria yang tercatat sebagai buronan sejak 2003.

Baca :  Edhy Prabowo: Jangankan Dihukum Mati, Lebih Dari Itu Saya Siap

Namun, berbeda halnya dengan buronan kasus Bank Bali Djoko Tjandra. Selama ini dia dikabarkan tinggal di Papua Nugini sejak menjadi buronan mulai 2009 silam.

Djoko lalu berhasil masuk Indonesia pada Juni 2020 tanpa terdeteksi petugas keimigrasian.

Djoko juga bahkan diketahui bebas berkeliaran di Jakarta untuk membuat kartu tanda penduduk dan mendaftarkan upaya hukum peninjauan kembali.

Kendati demikian, banyak pihak tetap mengapresiasi keberhasilan pemerintah mengekstradisi Maria sambil berharap Joko Tjandra segera ditangkap.

(Muf/Pojoksatu)

Komentar

News Feed