DEMOKRASI.CO.ID, JAKARTA – Wakil Ketua MPR RI mengaku heran denga Presiden Joko Widodo terkait dengan keputusannya memberikan gaji fantastis kepada Direktur Ekskutif Kartu Prakerja.
Pasalnya, dalam keputusan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 81 Tahun 2020 disebutkan bahwa gaji para direktur Kartu Prakerja mencapai puluhan juta rupiah per bulan.
Demikian disampaikan Syarief Hasan dalam keterangan tertulisnya kepada PojokSatu.id, di Jakarta, Selasa (28/7/2020).
Menurutnya, gaji sebesar itu tak pantas diberikan kepada jajaran manajemen pengelola Kartu Prakerja dan jelas akan menambah beban APBN.
“Sementara itu, bantuan sosial untuk masyarakat belum sepenuhnya terealisasi,” ujarnya.
Tapi, Jokowi sudah menggelontorkan dana besar untuk jajaran direksi program Kartu Pra Kerja.
“Sebenarnya, Pemerintah berpihak kepada siapa?” heran anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat itu.
Dalam waktu bersamaan, Syarief pun menyinggung soal Pembubaran 18 Lembaga Negara dilakukan Jokowi.
Hal itu dilakukan dengan alasan agar negara bisa menghemat pengeluaran uang negara.
Padahal, Syarief menilai, lembaga Kartu Prakerja ini juga tak memiliki peran cukup signifikan.
“Tapi setelah itu, Pemerintah malah membuat kelembagaan baru yang tidak perlu serta tidak efektif dan efisen,” cetusnya.
Komentar