oleh

Dilarang Bicara Usai Tolak Vaksin, Ribka: Maaf, Biar Alam yang Jawab!

“Langsung saja ke dia. Nggak tahu juga (dilarang ngomong-red). Sebagian besar sedang WFH (work from home),” ujar Hendrawan.

Sikap PDIP yang melarang Ribka bicara disayangkan para pengamat. Pendiri Lembaga Survei Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI), Hendri Satrio mempertanyakan, demokrasi dalam partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri itu.

“Demokrasi nggak? Ya mungkin itu demokrasi versi PDI Perjuangan,” sindirnya kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Menurut Hendri, ada dua pesan yang ingin disampaikan PDIP atas persoalan Ribka. Pertama ke publik. PDIP ingin dinilai sebagai partai yang solid. Kedua ke internal partai. PDIP ingin mengingatkan kadernya untuk satu suara, khususnya terkait kebijakan pemerintah.

Baca :  Bela Jokowi Soal Risma, Gerindra: Izin Lisan Dari Presiden Bukan Untuk Rangkap Jabatan, Tapi..

Direktur Eksekutif Indo Barometer, M Qodari juga ikut berkomentar. Menurut dia, kejadian Ribka sebagai penegasan bahwa seluruh kader PDIP harus sesuai dengan perintah Megawati. “PDIP itu ada terminologi tegak lurus dengan ketua umumnya. Maka kemudian, sikap tegak lurus itu yang mau ditunjukkan ke publik,” ulasnya.

Qodari juga menilai, PDIP ingin kadernya bersungguh-sungguh mendukung pemerintah, baik dalam mengatasi pandemi maupun ekonomi. Sehingga publik memandang PDIP mati-matian dukung Jokowi. “Ini juga menjaga hubungan baik dengan Presiden yang notabene kader PDIP sendiri,” cetusnya.

Pengamat politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno menganggap Ribka tengah dihukum oleh partai. Tujuannya, agar kader lain tidak mengikuti apa yang dilakukannya.

Baca :  Uji Klinis Tahap III Vaksin Covid-19 China, Ini Penjelasan Bio Farma

“Di politik ada hukum besi partai yang tak kuasa dilawan setiap anggota dewan. Semua perintah partai harus diikuti. Itu yang bisa ditangkap dari pengakuan Ribka. Ia tak berkutik saat dipindahkan komisi lain,” cetus Adi.[Ljs]

Komentar