oleh

Demi Kuasai Tibet, China Diklaim Susun Strategi ‘Bunuh’ Dalai Lama

DEMOKRASI.CO.ID – Pemerintah China diklaim tengah menyusun strategi untuk mengendalikan kaum Budha di Tibet, daerah otonom di Negeri Tiongkok.
Cara apapun akan dilakukan termasuk mengharapkan kematian Dalai Lama ke-14, Tenzin Gyatso, sebagaimana dilaporkan The National Interest, 6 Juni lalu.
Perseteruan Dalai Lama dan pemerintah China sudah berlangsung lama. Tenzin Gyatso bahkan telah melarikan diri dari China sejak 1959.
Saat ini, dirinya dan para pengikut telah menetap di kaki bukit Dharamshala, di kawasan Himalaya, India.
Di daerah tersebut, orang-orang Tibet belum lama ini, tepatnya pada 1 Juli, merayakan Tahun Syukur untuk Dalai Lama ke-14.
Biksu yang terkenal itu, meskipun turut merayakan, menegaskan bahwa tugasnya sebagai Dalai Dalam belumlah selesai.
“Saya juga akan berada di sana selama sekitar dua puluh tahun,” kata Dalai Lama pada 5 Juni, yang dikenal sebagai hari yang menandai kelahiran, pencerahan, dan kematian Buddha.
Pemerintah China diklaim sangat berharap atas kemtian Dalai Lama. Saat Tenzin Gyatso meninggal, Beijing bakal menunjuk Dalai Lama baru.
Proses pergantian Dalai Lama disebut sebagai reinkarnasi. Dalai Lama yang masih hidup akan memilih Panchen Lama–penerus sekaligus pemimpin nomor dua paling penting setelah Dalai Lama dalam Agama Buddha.
Masalahnya, Panchen Lama ke-11 yang dipilih Tenzin Gyatso pada 14 Mei 1995, yakni Gedhun Choekyi Nyima, tak diketahui keberadaanya usai diculik pemerintah China.
Pada Mei lalu, Beijing akhirnya mengumumkan kondisi Nyima yang pernah disebut sebagai tahanan politik termuda di dunia.
Pemerintah China menyebut Nyima kini telah lulus dari perguruan tinggi, sudah bekerja, dan menjalani kehidupan seperti manusia normal bersama keluarganya.
Sebagai gantinya, Beijing secara sepihak memilih Gyaltsen Norbu sebagai Panchen Lama atau penerus Dalai Lama ke-14.
Norbu kini tinggal di Beijing dan muncul pada pertemuan tingkat tinggi yang diatur oleh Partai Komunis.
Pemerintah China bisa berbuat sewenang-wenang atas dasar undang-undang yang ditekan pada 2007 yang menyatakan reinkarnasi dikenai permohonan persetujuan.
Tahun lalu, seorang pejabat China mengatakan reinkarnasi harus mematuhi hukum dan peraturan Negeri Tirai Bambu.
“Hal itu terdengar tak masuk akal, terus terang beginilah keadaanya,” kata Matteo Mecacci, presiden Kampanye Internasional untuk Tibet yang berbasis di Washington, DC.
“Lelucon mengerikan dengan konsekuensi mengerikan,” kata aktivis lama Tibet Maura Moynihan.
Moynihan menyebut pemerintah China akan berkuasa dan tibet akan menjadi kenangah apabila Dalai Lama berikutnya datang dari pilihan pejabat Tiongkok.
Mereka akan menghapus budaya Tibet, agama Tibet, identitas Tibet. Tidak akan ada yang tersisa,” tandasnya. []
Baca :  Parlemen ASEAN untuk HAM Minta Minta Jokowi Batalkan Omnibus Law

Komentar

News Feed