oleh

Belanja KemenPUPR Disunat, Food Estate Direlaksasi, Pemerintah Kendor?

DEMOKRASI News – Semangat pembangunan infrastruktur tampaknya mulai dikendorkan pemerintah era Presiden Joko Widodo di tengah pandemi Covid-19 yang belum kunjung mereda.

Imbas pandemi yang belum mereda, setidaknya anggaran belanja Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) yang selama in jadi ujung tombak pembangunan infrastruktur dipangkas di tahun 2021.

Kementerian di bawah komando Basuki Hadimuljono ini memutuskan melakukan penghematan belanja dalam program PUPR 2021 hingga Rp 17,99 triliun. Alhasil, pagu rupiah murni KemenPUPR yang sebelumnya senilai Rp 128,75 triliun kini menjadi Rp 110,75 triliun.

Ada beberapa langkah dalam penghematan yang dilakukan usai terbitnya Surat Menteri Keuangan nomor S-30/MK.02/2021 tanggal 12 Januari 2021 terkait refocusing dan realokasi belanja Kementerian/Lembaga tahun anggaran 2021.

Baca :  Politisi PPP: Kritik Pemerintah Boleh Asal Sesuai dengan Koridor Hukum

Beberapa di antaranya yakni penghematan belanja barang bersumber dari belanja honorarium, perjalanan dinas, paket meeting, belanja jasa dan belanja non operasional lainnya. Kemudian penundaan kegiatan swakelola/kontraktual lainnya yang belum/sedang dilelangkan.

Penghematan ini juga mengharuskan penundaan dukungan kegiatan untuk Kawasan Industri Subang, serta relaksasi kegiatan yang tidak bisa terselesaikan tahun ini di Kawasan Industri Batang dan pengembangan food estate untuk dilanjutkan penyelesaiannya di tahun 2022.

Komentar

News Feed