Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat (PD) di Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara (Sumut), memutuskan Moeldoko sebagai Ketua Umum. Selain itu, KLB Demokrat menetapkan politikus senior PD Marzuki Alie sebagai Ketua Dewan Pembina PD.
Penulis: Faisal Eko Putra
Moeldoko Jadi Ketum versi KLB, AHY: Saya Ketum Demokrat yang Sah
Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY langsung menanggapi penunjukan Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko sebagai ketua umum Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) yang digealr di Sumatera Utara (Sumut). AHY menegaskan, dia tidak mengakui mantan Panglima TNI tersebut sebagai ketum Partai Demokrat, karena hanya dia yang menjadi Ketum yang sah.
Andi Arief Endus Kudeta Demokrat di Sumut Besok, Sebut Nama Moeldoko
Ketua Bappilu Partai Demokrat Andi Arief mengendus upaya kudeta Demokrat di Sumatera Utara (Sumut) pada Jumat (5/3).
Masuk Bursa KLB Demokrat, Kang Emil: Saya Dukung AHY, Jangan Diganggu
Polemik di tubuh Partai Dmeokrat belum usai. Wacana Kongres Luar Biasa (KLB) pun makin gencar digaungkan, bahkan sejumlah nama digadang-gadang masuk dalam bursa KLB tersebut, seperti Ridwan Kamil.
Makin Panas! Andi Arief Temukan Tiket Moeldoko ke Sumut untuk KLB
Konflik soal kudeta Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY dari kursi kepemimpinan Partai Demokrat makin panas. fakta terbaru mengungkapkan bahwa Ketua Bappilu Partai Demokrat Andi Arief mengaku menemukan bukti tiket Moeldoko ke Sumtera Utara untuk menggelar Kongres Luar Biasa (KLB).
Jokowi Gaungkan Benci Produk Luar Negeri, Ubedilah: Hanya Gimmick Agar Terlihat Nasionalis
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyerukan agar membenci produk luar negeri dianggap hanya gimmick komunikasi agar terlihat nasionalis.
Jokowi Gaungkan Benci Produk Asing, Mendag Lutfi Siapkan Aturan
Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi merespons permintaan Presiden Jokowi untuk menggaungkan benci produk asing atau luar negeri dan mengajak untuk mencintai produk dalam negeri.
5 Fakta Jokowi Cabut Perpres Investasi Miras
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencabut Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal. Dalam beleid tersebut, poin yang menjadi sorotan sejumlah pihak adalah soal investasi miras.
Berantas Korupsi, 27 BUMN Teken Kerja Sama dengan KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan 27 perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) di Kantor KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa, 2 Maret 2021. Perjanjian ini terkait Penanganan Pengaduan dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi melalui Whistleblowing System (WBS) terintegrasi.
Soal Perpres Miras, Rocky: Pemerintah yang Mabuk Rakyat yang Disalahin
Pengamat politik, Rocky Gerung menyatakan kebijakan Presiden Jokowi terkait investasi miras menandakan buruknya cara pandang pemerintah terhadap kearifan lokal atau local wisdom.
Perpres Investasi Miras Kontroversial, KAMI: Bukti Pemerintah Gagal!
Keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan izin produksi miras secara terbuka adalah kebijakan ekonomi yang sangat buruk dan ceroboh.
Tolak Perpres Miras, PP Muhammadiyah: Pemerintah Jangan Cuma Pikirkan Ekonomi, Jaga Moral Bangsa!
Pimpinan Pusat Muhammadiyah meminta pemerintah bijaksana terkait Perpres 10/2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal yang di dalamnya mengatur soal penanaman modal untuk minuman beralkohol.
- 1
- 2
- 3
- …
- 107
- Berikutnya