oleh

Atas Nama Rakyat Papua, MRP Gugat Presiden Dan DPR RI

DEMOKRASI News – Majelis Rakyat Papua (MRP) akan menggungat presiden dan DPR RI ke ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait keberlanjutan Undang-Undang Otonomi Khusus (Otsus) dan pemekaran Provinsi Papua.

MRP menilai presiden dan DPR RI melakukan inisiasi dan keputusan sepihak tanpa melibatkan rakyat Papua dan lembaga perwakilan.

Ketua MRP Timotius Murib menuding presiden dan DPR RI malas tahu dan tidak menghargai orang Papua.

Menurut Timotius Murib, pemerintah mengambil keputusan seenaknya tanpa melibatkan orang Papua yang akan menjalankan Otsus dan pemekaran provinsi Papua.

“Kami lihat akhirnya pemerintah pusat tidak mendengar aspirasi masyarakat Papua yang disampaikan melalui Majelis Rakyat Papua. Untuk itu, MRP akan tempuh jalur hukum dengan menggugat ke Mahkamah Konstitusi,” ucap Timotius Murib, dikutip Pojoksatu.id dari Cenderawasih Pos, Sabtu (20/2).

Baca :  DPR Ingkar Janji & Tetap Bahas Omnibus Law RUU Cilaka Saat Reses

Menurutnya, masyarakat Papua, DPRP, Pemda dan MRP sudah memprediksi bahwa pemerintah akan menggunakan kekuasaan sehingga proses yang dilakukan masyarakat Papua untuk memperjuangkan isi hati mereka pasti akan kalah.

MRP menurut Timotius Murib akan menggugat Surat Keputusan Presiden terkait Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, yang ditujukan kepada ketua DPR RI, 4 Desember 2020.

“Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua untuk dibahas dalam sidang DPR guna mendapatkan persetujuan dengan prioritas utama,” ucap Murib membaca isi surat presiden tersebut.

“Selanjutnya, untuk keperluan pembahasan RUU, kami menugaskan Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, serta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, untuk mewakili kami dalam membahas RUU,” tambahnya.

Baca :  Saran Prodem Untuk Anies, RK dan Ganjar: Mau Jadi Presiden? Gugat PT 20 Persen!

Hal ini juga akan digugat karena keputusannya sepihak dan tidak mengikuti konstitusi dalam hal ini Pasal 77 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.

Komentar

News Feed