oleh

Anggota F-PDIP Ingatkan Kejagung Harus Transparan Soal Jaksa Pinangki

DEMOKRASI News – KPK didesak segera mengambil alih kasus jaksa Pinangki Sirna Malasari. Anggota Komisi III DPR F-PDIP I Wayan Sudirta meminta penanganan kasus Pinangki dijalankan transparan.

“Kalau lihat dari segi kewenangan, dari segi aturan, kalau Kejagung masih mau menangani bisa juga. Kalau dia mau menyerahkan ke KPK bisa juga. Artinya sekarang diserahkan kembali ke Kejagung. Yang bisa kita harapkan di mana pun kasus itu ditangani agar ada sikap objektif, agar ada transparansi karena kasus ini kan menarik perhatian,” kata Wayan saat dihubungi, Kamis (27/8/2020).

Jika memang Kejaksaan Agung mengaku masih bisa menangani kasus Pinangki dengan objekitf, Wayan memakluminya. Namun, Wayan menilai Jaksa Agung bakal dihadapkan dengan tuntutan objektif dalam menangani perkara Pinangki.

Baca :  Dahlan Iskan Soroti Kerja Terawan, Posisinya Nanggung Apa Memang Tidak Bisa Berbuat Sesuatu?

 

“Tapi tentu Jaksa Agung akan mendapatkan ujian berat bagaimana dia harus bersikap objektif. Bahkan bisa jadi juga kejaksaan akan mendapat sorotan. Kan begitu. Tapi nggak masalah asal dia benar-benar objektif transparan, tidak pilih kasih, tidak melindungi Pinangki sebagai anggota korps,” kata Wayan.

“Tapi kalau melihat sepak terjang Jaksa Agung belakangan memang kasus-kasus seperti Jiwasraya dan lain-lain itu kan ada bagusnya kita juga melihat perkembangan sebelum kita memberikan penilaian yang subjektif atau membuat wacana yang tanpa data. Artinya, untuk meragukan Kejagung sekarang belum bisa juga,” imbuh dia.

“Kita kan sepakat KPK itu bagus, tapi bagaimana KPK juga mendorong agar aparat penegak hukum lain agar beranjak bagus sehingga dia tidak sendiri saja,” kata dia.

Baca :  MAKI: Jaksa Pinangki Pernah Berkantor di Kejagung, Rekaman Aktivitasnya Bisa Hilang

Wayan menilai baiknya kinerja Kejagung juga bakal berimbas positif pada penegakan hukum di Indonesia.

“Kalau sampai kejaksaan nanti berperan dan bisa mendekati atau menyamai KPK pada waktu-waktu berikutnya, ini kan pertanda positif. Karena kita tidak punya hak memaksa, karena kewenangan ada di dia, sekalian aja kita ukur, mudah-mudahan dia bisa beranjak pada kondisi lama di mana ada kesan KPK itu lebih menonjol ketimbang kejaksaan,” sebut Wayan.

Anggota Komisi III DPR terbelah soal penanganan kasus jaksa Pinangki. PAN dan Demokrat meminta kasus Jaksa Pinangki diserahkan ke KPK. Gerindra meminta kasus itu tetap di Kejaksaan Agung dan NasDem masih percaya dengan Jaksa Agung. Golkar meminta komitmen Kejaksaan Agung di kasus itu. Sementara itu, PPP meminta Polri ikut terlibat.(dtk)

Komentar

News Feed