DEMOKRASI News – Panas debat Pilkada Medan berlanjut saat Cawalkot Medan nomor 1, Akhyar Nasution menanyakan strategi mengatasi banjir rob di kawasan Medan Belawan. Calon Wakil Wali Kota nomor 2, Aulia Rachman, mengatakan ingin membangun tanggul bersama pemerintah pusat.
“Banjir rob di Belawan ini butuh kajian. Kita harus berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Kita harus menyediakan, membuat benteng-benteng alam, menanam mangrove, dan kita memikirkan nelayan tersebut, memindahkan mereka tapi tidak tersakiti,” ucap Aulia dalam debat Pilkada Medan, Sabtu (21/11/2020).
“Kita butuh kajian dan berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk membuat tanggul-tanggul dari alam maupun tanah,” sambungnya.
Aulia mengatakan rob di Belawan terjadi hampir setiap hari. Menurutnya, hal ini dipicu oleh hutan mangrove yang sudah habis.
“Belawan sendiri abrasinya cukup tinggi akibat mangrove sudah habis, ini menjadikan kendala terbesar kita di wilayah utara,” ucapnya.
Akhyar kemudian menyanggah ucapan Aulia. Dia mengatakan Pemko Medan sudah meminta ke pemerintah pusat agar dibuat tanggul di Belawan sejak 2013. Dia juga menyebut Pemko Medan sudah meminta pembangunan tanggul ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 2018.
“Koordinasi dengan Kementerian PUPR itu sudah sejak 2013. Bahkan pada tahun 2018, Pak Wali Kota saat itu, Pak Dzulmi Eldin langsung menjumpai Presiden di Binjai, ‘Pak Presiden ini tolong karena pantai ini harus kerja sama dengan pemerintah pusat’. Namun, sampai sekarang tidak ada realisasinya,” ucap Akhyar.
Dia mengatakan saat ini pihaknya mengatakan belum ada kejelasan soal pembangunan tanggul mencegah rob di Belawan. Dia mengatakan saat ini pembuatan tanggul menjadi prioritas.
“Jadi sampai sekarang apakah dibuat tanggul onshore atau offshore juga tidak jelas. Jadi ini sama-sama harus kita kerjai,” ucapnya.
Bobby Nasution kemudian membalas Akhyar. Dia menyindir masalah korupsi sehingga pemerintah pusat dan perusahaan di wilayah utara Medan tak percaya ke Pemko Medan.
“Kita ingin kolaborasi dengan pemerintah pusat dan korporasi di Medan bagian utara. Mungkin 2013 atau 2018 sudah Pemerintah Kota Medan sudah kolaborasi dengan pemerintah pusat. Tapi pemerintah pusat juga bagaimana, kita saja mau memberi bantuan atau pendanaan ke orang pasti kita lihat dulu bagaimana yang diberikan dana ini bisa nggak menjamin tidak dikorupsi. Kalau ini bisa dijamin tidak korupsi, saya yakin pemerintah pusat, stakeholder yang lain, banyak swasta korporasi bantu pemerintah kota bersihkan korupsinya,” ucapnya.[Dtk]
Komentar